Ketum IMNA Labura: Rencana Penganggaran APBD Labura Rp 104 M Tidak Adil

MEDAN (Waspada): Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kecamatan NA IX-X Labuhanbatu Utara (IMNA Labura) Ali Sofyan Syarif Ritonga (foto) meminta Bupati dan DPRD Labuhanbatu Utara bersikap adil.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Kecamatan NA IX-X Labuhanbatu Utara (IMNA Labura) Ali Sofyan Syarif Ritonga, dalam siaran persnya yang diterima di Medan, Kamis (17/11). Dia menyebutkan, hari Kamis di Labura sedang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kita meminta Pembangunan Berkeadilan, dimana persatuan kita harus didasari oleh keadilan” ujar Ali.

Pembangunan berkeadilan yang dimaksud Ali adalah Bupati dan DPRD harus melakukan pembagian pembagian-pembangunan berdasarkan masing-masing teritorial kecamatan secara merata.

Hal itu demi tercapainya tujuan-tujuan program pembangunan berkelanjutan. Ia mengatakan hal itu untuk untuk memenuhi dan mencapai aspirasi warga yang paling manusiawi.

Saat ini ada 8 kecamatan yang juga sama-sama berharap akan adanya pembangunan di daerahnya. Semua kecamatan saat ini perlu adanya pembangunan jadi tak boleh pembangunan hanya mendahulukan yang lain, semua harus dibangun secara bersamaan.

“Keadilannya kita maknai harus benar merata per teritorial kecatamatan pembangunannya,” sambungnya.
Wacana anggaran sebesar Rp 104 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Kualuh Ledong dan Hilir tidak tepat dibuat kalau harus mengorbankan pembangunan di kecamatan-kecamatan yang lain.

Apalagi mengingat masa jabatan Bupati Labura hanya tersisa dua tahun lagi. Waktu yang singkat tetapi Bupati Labura harus bisa melakukan kerja-kerja pembangunan yang adil.

Mengingat pembangunan di berbagai kecamatan masih perlu diperhatikan. Seperti di NA IX-X itu Hatapang, Batu Tunggal, dan Pematang. Di Marbau ada Pare-pare Hilir dan Aek Hitetoras. Di Aek Natas ada Andorsoit dan Poldung. Serta akses jalan menuju Aek Kuo masih perlu diperhatikan.

“Kalau di Kecamatan Kualuh Ledong dan Kualuh Hilir bisa 104 M, ya di NA IX-X dan kecamatan lain juga harus bisalah. Jangan berat sebelah. Jalan daerah kita juga ada yang rusak berat kok. Pastinya gak cukup anggaran kan. Kalau gak cukup ya sudah seadil-adilnya lah dibuat. Apalagi sisa otoritas Bupati Labura menganggarkan itu tinggal 2 tahun, itu waktu yang singkat,” tambah Ali.

Jika memang karena turun ke jalan baru kita diberi manfaat pembangunan, maka kita juga siap turun bersama masyarakat.

“Kita juga masyarakat Labuhanbatu Utara yang berhak menerima jatah pembangunan. Kita siap bersama masyarakat untuk turun jika itu yang menjadi syaratnya,” tutup Ali. (cpb/rel)