MEDAN (Waspada): Ketua Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Fauzan Daulay minta Dinas Koperasi Provsu agar fokus dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah ini, supaya bisa maju dan eksis.
Hal itu dikemukakan Fauzan saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan kepala dinas Ir Suherman MSi dan jajarannya di ruang komisi, Jumat (20/5/2021).
Dalam upaya pengembangan UKM tersebut, Fauzan berharap kiranya Dinas Koperasi dan UKM Sumut bisa berkolaborasi dengan Dinas Koperasi yang ada di seluruh kabupaten/ kota di Sumut.
“Dinas Koperasi Sumut seharusnya bisa mendorong kemajuan koperasi koperasi yang ada di kabupaten/ kota, tentunya dengan cara menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi di daerah,” harap Fauzan.
Selain itu juga diperlukan sinergi antar dinas-dinas yang ada di daerah ini. “Misalnya, Dinas Koperasi bisa berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan Dinas lain dalam memajukan UKM di Sumatera Utara,” kata Fauzan.
Menurut politisi PAN ini, banyak usaha kecil menengah yang coba dirintis di daerah, tidak bisa berkembang sesuai harapan, karena tidak adanya dukungan, utamanya di bidang permodalan dan pemasaran.
“Nah, seharusnya jajaran Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara bisa berperan sebagai mentor usaha-usaha kecil menengah di kabupaten/ kota itu, yang selama ini sangat mengharapkan ada pihak yang memberikan tuntunan, sehinga produk mereka dikenal di daerah lain,” kata Fauzan.
Ketua DPW PAN Sumut ini menambahkan, baru-baru ini Komisi B berkunjung ke Provinsi Riau dan melihat pengelolaan koperasi dan UKM di sana sudah sangat baik. “Nah, hal-hal seperti ini seharusnya bisa dicontoh Dinas Koperasi Sumut,” harap Fauzan.
Sementara itu, anggota Komisi B Ahmad Hadian menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan Fauzan, seputar keharusan pihak Dinas Koperasi Provsu, supaya lebih fokus dalam mengembangkan UKM di daerah ini.
Hadian meminta kepada jajaran Dinas Koperasi Sumut supaya lebih jeli dan terarah dalam menyusun program sesuai dengan anggaran yang ada. “Alokasi anggaran yang ada sebaiknya difokuskan pada pemberdayaan usaha usaha kecil serta menghilangkan program-program yang tidak jelas sasarannya,” imbaunya.
Politisi PKS ini juga mengingatkan, maju mundurnya koperasi di daerah termasuk di Sumatera Utara, sejatinya sangat tergantung kepada political will pemerintahan pusat. “Kalau pusat tidak memberikan dukungan, maka koperasi tetap akan jalan di tempat dan menjadi sesuatu yang tidak menarik untuk dilakukan pembahasan,” ujarnya.
Kepala Dinas Koperasi Provsu Suherman menyebutkan, tugas institusi yang dipimpinnya adalah untuk mendorong dan mewujudkan koperasi yang tangguh dan mandiri demi menyejahterakan anggotanya.
Terkait dengan koperasi, sebut Suherman, pihaknya sudah banyak melakukan upaya-upaya pengembangan UKM, dengan melakukan pendampingan dan pelatihan IT, serta bekerjasama dengan pihak lain, dalam mendukung pemasaran produk UKM.
Suherman juga menyatakan, Dinas Koperasi Sumut siap berkolaborasi dengan Komisi B dalam memajukan Koperasi dan UKM. Rapat ini juga dihadiri sekretaris Komisi B Gusmiyadi dan anggota komisi Pdt Berkat K Laoly. (cpb)
tks foto Ketua Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Fauzan Daulay saat memimpin rapat dengar pendapat dengan Dinas Koperasi dan UKM Provsu. Waspada/ist