Waspada
Waspada » Ketiadaan LPJ Pengurus Pramuka Jadi Awal Mula Korupsi
Medan

Ketiadaan LPJ Pengurus Pramuka Jadi Awal Mula Korupsi

MEDAN (Waspada): Saksi Prinswale Tambunan memberikan kesaksian atas terdakwa mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sukran Jamilan Tanjung, terkait kasus korupsi dana hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapteng periodeTahun 2012-2016.

Prinswales Tambunan selaku Wakil Ketua merangkap ketua harian Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Tapteng periode 2016-2021 menyebutkan,  bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban semenjak dirinya menjabat sebagai pengurus di Gerakkan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Tapteng.

“Tidak ada sama sekali laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya (2011-2016) kepada pengurus selanjutnya,” katanya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Bambang Winarno, dalam sidang di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (17/12) sore.
Dalam sidang itu, ia juga mengatakan bahwa kasus ini, tidak akan pernah terjadi jika laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus selanjutnya. “Karena tidak ada laporan ertanggungjawaban makanya terjadi sidang ini, bahkan stempel saja saya terima setelah sidang ini berjalan,” ujarnya.
Ia juga sangat menyayangkan,  bahwa gerakan Pramuka di Tapteng sampai saat ini tidak berjalan lagi alias vakum akibat kasus tersebut.
Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim kembali menunda sidang pada pekan depan. Sebelumnyq, daalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Togap Silalahi,  dijelaskan Sukran Tanjung kembali diadili terkait kasus korupsi dana hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah periode anggaran Tahun 2012 sampai dengan 2016.

Dana Hibah

Terdakwa selaku Ketua Pramuka Kwartir Cabang Tapteng selama tahun 2012 s/d 2016, mendapat sumber dana Pembiayaan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapteng dari Dana Hibah APBD Kab.Tapteng  dan Dana Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Utara.
Namun, Gerakan Pramuka Kwartir Tapteng dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah mengajukan proposal untuk ditampung di APBD Kab. Tapteng  setiap tahunnya.
Tetapi dalam APBD Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahunnya selalu ada alokasi dana hibah untuk Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Tapanuli Tengah dari tahun 2012 sampai tahun 2016.
Dari serangakaian kegiatan Pramuka yang berlangsung pada periode 2012 hingga 2016, ternyata sebagian laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan yang diajukan dan serta ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.
Akibatnya, terdakwa dinilai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp364.482.000,00 sesuai hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumut No: SR-14 PW02/5.2/2020 tanggal 31 Maret 2020.
Jaksa menyebutkan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3  jo. Pasal 18 ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1  KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHPidana.(m32)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2