MEDAN (Waspada): Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara Ahmad Qosbi MM menyampaikan kesiapan pihaknya sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya, Kamis (23/11) saat berlangsungnya
kunjungan kerja khusus Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara masa sidang II tahun 2023-2024 di Asrama Haji Medan.
Ahmad Qosbi MM didampingi Kepala Tata Usaha, Drs.H.Muhammad Yunus,MA,Kabid Haji dan Umrah Dr.Zulfan Efendi MSi,Kankemenag Kota Medan Dr.Impun Siregar,Kepala UPT Asrama Haji Medan,Ramlan Sudarto SH.
Sedangkan DPRRI Komisi VIII, Waki Ketua H.Marwan Dasopang yang juga Ketua Tim, bersama Anggota, H.Jhon Kenedy Azis,M.Husni SE, Dr.H.Muhammad Hidayat, Dirjen Pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu,Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dr.H.Jaja Jaelani MM.Kepala Subdiktorat Ketenagaan Direktorat PTKI Ditjen Pendis Dr.Ruchman Basori, Subdirektorat Sarpras dan Kemahasiswaan Direktorat PTKI Ditjen Pendis Nur Shoib MH. Wakil Rektor II Bidang AUPK UINSU,Dr.Abrar Dawud Faza dan undangan lainnya.
Dalam keterangannya,Ahmad Qosbi menyampaikan kesiapan PPIH Embarkasi Medan secara fisik dan mental sudah siap. Bila diukur kesiapannya, pertama kesiapan jamaah haji sebagaimana diketahui bahwa jamaah haji Sumatera Utara sebanyak 7.817, prioritas lansia sebanyak 416 sehingga jumlah total 8.233 jumlah ini belum masuk pembimbing KBIHU dan PHD serta kuota tambahan dari 20.000.
Kedua, pengurusan paspor sampai saat ini sudah terdata dan terverifikasi jumlah paspor jamaah haji yang sudah ada sebanyak 1.204 (12%).
Ketiga, dari segi pemantauan kesehatan, sekarang telah dibentuk tim pelayanan dan pembinaan kesehatan jemaah haji regular kabupaten kota yang bertugas melakukan komunikasi, edukasi dan pemberian informasi terkait istita’ah, kesehatan kepada jamaah haji, melakukan upaya persuasif untuk mendukung terlaksananya pemenuhan istitaa’h kesehatan.
Keempat, dukungan hubungan lintas sektoral baik dari pemerintah provinsi sumatera utara, lembaga terkait dan bupati /wali kota se Sumatra Utara.
“Kami berharap berbagai upaya yang sedang dilaksanakan dalam proses persiapan keberangkatan jamaah haji asal Sumatera Utara tahun 2024 mendatang tidak ada kendala,” kata Ahmad Qosbi.
Kepala UPT Asrama Haji Medan, Ramlan Sudarto SH, juga menyampaikan kesiapannya dalam menyambut jamaah di Asrama Haji sebelum bertolak ke Tanah Suci. Termasuk jika terjadi penambahan kuota haji tahun 2024 mendatang.
Komisi VIII Akan Perjuangkan BIPIH Terjangkau
Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menyampaikan pihaknya akan memperjuangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BIPIH) terjangkau jamaah.
Kata dia, estimasi Menag RI tentang BIPIH sebesar 105 juta dinilai memberatkan jamaah. Untuk itu, Komisi VIII akan berupaya untuk mengusulkan yang rasional dan bisa dicicil jamaah. Sebab, angka kenaikan pasti ada, tapi akan dicari solusi yang terbaik agar jamaah tetap nyaman berangkat tahun 2024 mendatang,” kata Marwan Dasopang.
Menurutnya, kenaikan pembiayaan haji memang tidak bisa terelakkan.Namun perlu solusi.
“Pembahasan di Komisi VIII nantinya diharapkan tidak terlalu membebani jamaah dan akan diusulkan untuk dicicil. Jika memungkinkan sejak bulan Desember jamaah yang sudah mendapat porsi berangkat, bisa membayar cicilan hingga empat bulan sebelum keberangkatan,” kata Marwan Dasopang.
Hal lain disebutkannya, kedatang Komisi VIII sekaligus memastikan kesiapan Kanwil Kementerian Agama Wilayah Sumatera Utara jika nantinya ada penambahan jamaah haji dengan kuota sebanyak 20 ribu.
“Sumut termasuk wilayah terbanyak jamaahnya, maka akan lebih banyak jika estimasi penambahan kuota itu. Pastilah akan bertambah tugas-tugas dan kesiapan lainnya termasuk kesehatan jamaah yang akan berangkat perlu diperkirakan sejak sekarang. Agar tidak ada kendala saat akan berangkat. Demikian pula kesiapan Asrama Haji jika jamaah bertambah, tentu harus diperkirakan penginapan dan lainnya termasuk Bandara Kuala Namu yang akan memberangkatkan jamaah.
“Kami ingin kepastian bahwa mereka siap atau tidak. Kalau tidak siap apa yang perlu kita benahi. Termasuklah hitung-hitungan biaya haji bagi jamaah dan pembiayaan baru bagi Kemenag Sumut jika masih seperti tahun lalu ada jamaah yang transit dari daerah lain terutama perawatan jika ada yang sakit,” ungkap Marwan.
Dirjen Pengelolaan dana haji dan sistem informasi haji terpadu,Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Dr.H.Jaja Jaelani MM menyebutkan pembahasan tentang BIPIH oleh DPRRI akan berlangsung pada 27 November mendatang. “Hasil akhir BIPIH tahun 2024 akan diputuskan 27 November 2023 dengan kebijakan dan kearifan yang memberi kemaslahatan bagi para jamaah calon haji,” ucap Jaja Jaelani.(m22)
Waspada/Anum Saskia
Kegiatan diakhiri dengan saling memberi cindera mata oleh Kakanwil Kemenag Sumut Ahmad Qosbi dan Wakil Ketua DPRRI Komisi VIII Marwan Dasopang serta Kepala UPT Asrama Haji Ramlan Sudarto SH.
