MEDAN (Waspada): Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kerap terjadi sampai sekarang ini. Karenanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA & KB) Sumut mengaku masih terus melakukan program advokasi kepada masyarakat. Termasuk di stand Dinas PPPA & KB di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-49 tahun 2023.
Kepala Dinas PPPA & KB Sumut Manna Wasalwa Lubis, mengatakan itu kepada wartawan di arena PRSU, Jumat (23/6). Dikatakannya, program advokasi pendampingan merupakan salah satu penekanan penting dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak.
Kata Manna Wasalwa, pada event PRSU tahun ini, pihaknya secara khusus membuka layanan advokasi atas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sana, masyarakat diberikan pengetahuan dengan deteil menyangkut persoalan kekerasan yang sering dialami perempuan dan anak. Termasuk pemberian advokasi.
Kata Manna, masih sering didapati terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan. “Masyarakat harus tahu bahwa Kasus-kasus seperti ini bisa dilaporkan kepada kami untuk mendapatkan keadilan,” katanya.
Menurut Manna, Dinas PPPA & KB Sumut banyak menerima pengaduan berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumut. Dalam beberapa kasus, pengaduan itu sudah ditangani dengan baik.
Diakui Manna, banyak diantara korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya. Itu terjadi karena masih adanua stigma budaya malu di kalangan perempuan. “Stigma budaya malu terhadap lingkungan sekitar masih ada sehingga korban (perempuan dan anak) enggan melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami,” katanya.
Karena itulah, sebut Manna, Dinas PPPA & KB Sumut terus menyosialisasikan ke masyarakat untuk mengubah stigma itu. Sehingga memunculkan sikap berani di kalangan perempuan dan anak untuk mendapatkan keadilan. “Dalam menyelesaikan beberapa kasus, kita lebih mengutamakan pendekatan humanis (kekeluargaan) ketimbang harus dibawa ke ranah hukum. Mediasi ini sering kita gaungkan,” tambahnya.
Adapun program prioritas Dinas PPPA & KB Provsu lainnya, sebut Manna, adalah penurunan stunting. Di Sumut sendiri, kata dia, prevalensi stunting berhasil turun 4,7 persen menjadi 21,1 persen dari sebelumnya 25,8 persen tahun 2021.
Manna mengatakan, upaya penurunan prevalensi stunting ini terus akan diupayakan bersama seluruh pihak, termasuk kabupaten kota. Karena penurunan stunting pada tahun 2024 ditargetkan turun sampai 14 persen, sesuai target nasional.
Untuk mencapai target itu, m kata Manna, Dinas PPPA & KB Sumut membuat memiliki program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Sasaran dari program ini, menyasar ke sekolah-sekolah.
“Di sekolah kita memberikan pemahaman kepada pelajar bahwa usia perkawinan dini beresiko atas kelahiran anak, termasuk resiko anak lahir stunting,” katanya.
Selain itu, Dinas PPPA & KB juga memberikan penyuluhan ke masyarakat berkaitan dengan sanitasi lingkungan. Sebab, lingkungan yang tidak sehat dapat memengaruhi timbulnya stunting. (m07)
Waspada/Ist
Stand Dinas PPPA & KB di PRSU ke-49 tahun 2023.
