Waspada
Waspada » Kejari Medan Terima Pelimpahan Tersangka Korupsi Eks Bendahara BNNP Sumut
Medan

Kejari Medan Terima Pelimpahan Tersangka Korupsi Eks Bendahara BNNP Sumut

TERSANGKA saat berada di Kantor Kejari Medan. Kejari Medan terima pelimpahan tersangka korupsi eks bendahara BNNP Sumut. Waspada/ist.
TERSANGKA saat berada di Kantor Kejari Medan. Kejari Medan terima pelimpahan tersangka korupsi eks bendahara BNNP Sumut. Waspada/ist.

MEDAN (Waspada): Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan pertanggungjawaban keuangan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara TA 2017 dengan kerugian negara Rp756.530.000.

Tersangka berinisial S dan barang bukti diserahkan oleh penyidik Polda Sumut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Medan, Senin (12/4).

“Tersangka atas nama S merupakan PNS yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pertanggungjawaban keuangan,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Medan, Bondan Subrata kepada wartawan, Selasa (13/4).

Dijelaskannya, berkaitan denga korupsi tersebut, tersangka dengan cara melakukan pembayaran fiktif yaitu mengajukan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dan sudah dilakukan pembayaran pada DIPA BNNP Sumatera Utara yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017.

Langgar Ketentuan

Disebutkannya, perbuatan tersangka melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selanjutnya terhadap yang bersangkutan akan dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Sumut dalam kepentingan Jaksa Penuntut Umum menyiapkan dakwaan hingga melimpahkan perkara ke PN Medan untuk segera disidangkan,” tandasnya. (m32)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2