Waspada
Waspada » Kegagalan Memaknai UU ITE Akibatkan Kegalauan Penegakan Hukum
Headlines Medan

Kegagalan Memaknai UU ITE Akibatkan Kegalauan Penegakan Hukum

SE Kapolri Langkah Tepat

Dr Alpi Sahari, SH, MH. SE Kapolri Langkah Tepat: Kegagalan Memaknai UU ITE Akibatkan Kegalauan Penegakan Hukum. Waspada/Ist
Dr Alpi Sahari, SH, MH. SE Kapolri Langkah Tepat: Kegagalan Memaknai UU ITE Akibatkan Kegalauan Penegakan Hukum. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Akademisi dan pakar hukum Dr Alpi Sahari, SH, MH, Rabu (24/2) mengatakan, kegagalan memaknai strafbaar feit dan strafbaar handeling di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakibatkan kegalauan dalam proses penegakan hukum.

“Presiden RI Bapak Jokowi telah mengintruksikan kepada jajaran Kepolisian untuk berhati-hati dan bertindak secara profesional dalam proses penegakan hukum terhadap terhadap penggunaan UU ITE atas adanya tindakan saling lapor berkaitan dengan informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik,” ujarnya kepada wartawan.

Menurutnya, dampak UU ITE hari ini merupakan akibat dari keputusan masa lalu pada saat UU ITE diberlakukan sebagai sub sistem dalam kebijakan penal (penal policy). “Kegagalan memaknai strabaar feit dan strabbaar handeling berakibat timbulnya stigma mengkriminalkan bukan kriminalisasi. ujar Dr Alpi yang sering diminta pengadilan untuk memberikan keterangan ahli.

Pandangan ini, katanya, harus diluruskan agar tidak gagal faham. UU ITE merupakan bentuk strafbaar handeling sebagai perbuatan yang dapat dipidana yakni tanpa hak, namun dalam penjelasan UU ITE memaknai deliknya sebagai strafbaat feit yakni perbuatan pidana antara lain penjelasan Pasal 27 ayat (3) UUITE bahwa yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUH Pidana.

“Secara epistimologis Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310 KUH Pidana memiliki makna berbeda sehingga berimplikasi pada jenis deliknya yang memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana,” sebutnya.

Dijelaskan, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan gewone delic yakni untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya Pasal 310 KUH Pidana merupakan klacht delic yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih lanjut. Pasal 310 KUH Pidana diatur dalam Bab XVI tentang penghinaan atau defamation atau belediging.

Lebih jauh diuraikan, ada lima perbuatan pidana (starbaar feit) yang dikualifikasi sebagai penghinaan yakni menista atau smaad, laster atau memfitnah, penghinaan ringan atau eenvoudige belediging, lasterlijke aanklacht atau mengadu secara memfitnah, tuduhan secara memfitnah atau lasterlijke verdachtmaking. Kelima bentuk penghinaan ini adalah delik aduan. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 319 KUH Pidana.

“Keputusan hari ini tentunya akan berdampak di kemudian hari. Kapolri Jenderal Pol. Lstiyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan Intruksi agar jajaran Kepolisian tidak menahan terhadap tersangka pelanggaran UU ITE khususnya terhadap tersangka yang telah meminta maaf serta kasus tersebut dinilai tidak berpotensi memecah belah masyarakat, mengandung unsur SARA, radikalisme dan separatisme,” paparnya.

Hal ini, menurut dia, tentunya akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari berupa rasa keadilan korban yang dicemarkan nama baiknya dan/atau dihina, memungkinkan akan semakin banyaknya konten-konten yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, untuk itu pemaknaan integrated kriminal justice system harus dimaknai secara baik.

“Intruksi yang termuat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif seharusnya didasarkan pada due process of law sehingga tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang bias didalam syarat penahanan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP sebagai bentuk kewenangan kepentingan penyidikan,” sebut Dr Alpi.

Due process of law dimaksud karena penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan strafbaar feit, seharusnya intruksi yang termuat dalam Surat Edaran bersifat fakultatif diinternal Kepolisian yang berisikan bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai jenis klacht delik terhadap adanya maaf dari korban maka aduan dimaksud tidak dapat diproses secara hukum.

Surat Edaran Kapolri berkaitan dengan frasa “sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi”. Redaksi “sengketa” harus hati-hati untuk dimaknai karena penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bukan sengketa melainkan stratbaar feit.

“Artinya bahwa Kepolisian sejak diterimanya aduan atas penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara proaktif melakukan proses mediasi kepada pelapor dan terlapor dan seharusnya di dalam Surat Edaran dirumuskan time line bagi penyidik untuk melakukan mediasi dan memberikan punishment bagi penyidik yang tidak melakukan upaya-upaya mediasi sesuai dengan time line yang dirumuskan,” katanya.

Karena itu, lanjutnya lagi, pemahaman restorative justice harus juga dimaknai secara hati-hati dengan memisahkan strafbaar handeling dan starfbaar feit untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan dengan melihat aspek restorative justice dilakukan pada saat penyelidikan dan penyidikan.

“Kedua proses ini memiliki pemaknaan yang berbeda dikaitkan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagai klact delic, di samping hapusnya kewenangan penuntutan pidana karena penyelesaian di luar Pengadilan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 KUH Pidana.  Paling tidak Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 merupakan bentuk menuju Polri yang PRESISI untuk mengatasi ke galauan dalam proses penegakan hukum terhadap UU ITE yang seharusnya didalam aturannya bersifat dogmatis tidak bersifat pragmatis.”

Ditegaskan, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/11/2021 merupakan langkat tepat Kapolri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penerapan UU ITE sebagai upaya menuju transparansi berkeadilan dan responsibilitas Polri terhadap permasalahan yang terjadi saat ini untuk memprediktif persoalan dikemudian hari.(m05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2