MEDAN (Waspada): Buruknya kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara membuat Gubernur Edy Rahmayadi kesal. Ia menilai dinas tersebut lambat dalam melaporkan pertanggung jawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kerjanya lambat sekali, sampai ada dana yang harus kita kembalikan. Ada 60 hari, harus diklarifikasi, jelas kali kinerjanya (lambat). Soal uang BOS buruk sekali,” kesal Edy saat diwawancarai di Rumah Dinas, Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (22/3).
Juga ada temuan BPK RI mengenai tentang ketidaksesuaian laporan pertanggung jawaban dengan apa yang terjadi di lapangan.
Melihat hal tersebut Presidium Persaudaraan Pemuda Islam ( PPI ) Sumatera Utara melalui Kordinator Presidium PPI Sumut Nugra Ferdino, S.IP (foto) meminta Gubernur Edy Rahmayadi mencopot plt kepala dinas pendidikan Sumatera Utara.
“Kita mendukung sikap tegas gubernur Edy dan meminta gubernur segera copot PLT Kadis Pendidikan Sumut,” tegas Nugra.
Nugra yang juga merupakan alumni Fisip Universitas Sumatera Utara juga mengatakan, untuk ke depan kepala dinas pendidikan Sumut harus orang-orang profesional yang faham dan kredibel, terkait dunia pendidikan serta memiliki integritas yang tinggi.
“Ke depannya harus orang profesional yang paham manejerial pendidikan dan punya intregitas tinggi untuk memimpin Dinas Pendidikan Sumatera Utara”, lanjut Nugra.
Nugra juga menyampaikan, apabila oknum di dalam Dinas Pendidikan yang ikut bermain atas dugaan penyelewengan dana BOS agar segera dievaluasi oleh Gubsu.
“Ke depannya apabila didapati oknum di dalam Dinas Pendidikan yang ikut bermain atas dugaan penyelewengan dana BOS, agar segera untuk dievaluasi oleh pak Gubsu, karena beliau punya wewenang atas hal tersebut,” tutupnya. (cpb)
Kordinator Presidium PPI Sumut Nugra Ferdino, S.IP. Waspada/ist