KAUM Dukung Pengusutan Dugaan Bisnis PCR Menteri Jokowi

KAUM Dukung Pengusutan Dugaan Bisnis PCR Menteri Jokowi

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) mendukung kepolisian mengusut tuntas terkait dugaan bisnis PCR dua menteri Jokowi, LBP dan ET yang dilaporkan jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) ke Polda Metro Jaya.

Ketua KAUM Mahmud Irsad Lubis SH melalui Kadiv Infokom Eka Putra Zakran SH MH, menyampaikan, laporan itu sudah seyogianya ditindaklanjuti serius oleh kepolisian, jangan ada keraguan atau rasa takut dalam mengungkap dugaan tersebut.

“Kalau laporan sudah diterima, tindak lanjuti serius. Kita ini negara hukum. Penegakan hukum adalah keniscayaan. Artinya ketika ada dugaan pelanggaran, apakah itu pelanggaran etik ataupun pidana khususnya kepada pejabat publik, dalam hal ini yang kita lihat yang dilaporkan adalah Menko Marives dan Menteri BUMN, mereka harus berani mempertanggungjawabkan di hadapan publik. Gak bisa mengelak,” kata Eka kepada Waspada, Rabu (17/11).

Karena itu, menurutnya, dengan adanya masyarakat yang berani melaporkan dugaan tersebut, maka sudah sepantasnya, diberikan kewenangan sebesar-besarnya ke kepolisian untuk melanjutkan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan sampai terproses tuntas.

“Jangan ada ambivalensi hukum di sini. Tidak ada yang harus di kesampingkan hanya karena
yang dilapor ini punya jabatan, kekuasaan, karena kepengaruhan tokoh atau elit partai dan sebagainya. Gak boleh seperti itu. Hukum itu harus berlaku sama dan adil terhadap semua lapisan masyarakarat,” ujarnya.

Menurutnya, ketika orang sudah berani melapor, berarti karena memang merasa ada dugaan. Sebab hukum nantinya akan bicara soal fakta dan bukti-bukti. Terlepas terbukti atau tidaknya, sudah kewajiban kepolisian untuk mengungkapkannya, sehinga kasus tersebut jadi terang benderang dan tidak lagi jadi tanda tanya publik.

“Kita mendukung itu. Karena kita ingin semua tabir dibuka secara gamblang. Jadi kalau memang ada indikasi penyelewengan kemudian ada indikasi bisnis, ini kan harus diungkap fakta-faktanya, kalau memang tidak ada, polisi sampaikan iformasi itu kepada masyarakat. Tapi kalau tidak ada, ini harus dilanjutkan. Jangan pula laporan ini tidak direspon serius,” ujarnya.

“Penggunaan PCR ini memang nampak carut marut. Pandemi ini kan bencana nasional, penanggulannya sangat ekstra, di sana ada vaksin ada penanggulangan, di sana ada PCR. Sejatinya, itu kan memang sudah tanggung jawab pemerintah. Jangan ada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang memanfatkannya jadi bisnis,” sambungnya.

Sebagai penegak hukum, kata dia, KAUM mendukung kepolisian, dalam hal menegakkan hukum agar berdiri sesusai porsinya tanpa terpengaruh oleh intervensi siapapun.

Terlebih lagi, Menko Polhukam Mahfud MD sudah mempersilakan jika ada pihak yang mau melakukan audit terkait dugaan keterlibatan dua menteri Jokowi soal dugaan bisnis PCR tersebut.

“Memang sudah betul sikap Menko Polhukam itu. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ada intervensi atau membela siapapun meskipun itu orang-orang di lingkaran Jokowi. Karena itu, Polisi silakanlah berjalan mengusut kasus ini dan tegakkan hukum sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Hal itu juga, menurutnya, menunjukkan Kabinet Indonesia Maju, di era Jokowi memang berkomitmen untuk kemajuan, bersih dari orang-orang bermasalah.

“Kalau ingin Indonesia maju, orang-orangnya harus kredibel, berintegritas dan memilki visi yang besar untuk memajukan Indonesia, bukan menghancurkan atau menggerogoti dari dalam dan dari luar, saya pikir pemerintah memang harus tegas menyikapi berlarut-larutnya polemik dugaan kedua menteri ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, LBP dan Menteri BUMN, ET terkait bisnis PCR akhirnya diterima Polda Metro Jaya, pada Selasa (16/11). Kedua menteri Jokowi dialprokan atas dugaan tindak nepotisme terkait bisnis lab PCR. (m32).

Waspada/ist
Korps Advokat UMSU (KAUM) dukung pengusutan dugaan bisnis PCR menteri Jokowi.

  • Bagikan