Waspada
Waspada » Kasus Tanah Terkatung-katung, Pensiunan PTPN II Diminta Lapor Ke Presiden
Medan

Kasus Tanah Terkatung-katung, Pensiunan PTPN II Diminta Lapor Ke Presiden

KETUA DPRD Sumut, Baskami Ginting (kiri) menerima pengurus DPN FKPPN (Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara) di ruang kerjanya, pekan lalu. Baskami meminta pensiunan PTPN II melaporkan kasus berkaitan dengan aset tanah ke Presiden Jokowi. Waspada/ist
KETUA DPRD Sumut, Baskami Ginting (kiri) menerima pengurus DPN FKPPN (Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara) di ruang kerjanya, pekan lalu. Baskami meminta pensiunan PTPN II melaporkan kasus berkaitan dengan aset tanah ke Presiden Jokowi. Waspada/ist

MEDAN (Waspada) DPRD Sumut sarankan para pensiunan karyanan PTPN II laporkan kasus tanah yang hingga kini terkatung-katung kepada Presiden Jokowi Widodo agar ditindaklanjuti menyeluruh.

“Kita dukung para pensiunan karyawan PTPN II yang tergabung dalam DPN FKPPN (Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara) melaporkan manajemen perusahaan ke Jokowi,” kata Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, kepada sejumlah wartawan, akhir pekan lalu.

Politisi PDI-P ini merespon pertemuannya dengan DPN FKPPN (Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara) diketuai Drs H N Serta Ginting dan jajaranya.

Para pengurus DPN FKPPN bertemu dengan Baskami sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat difasilitasi Komisi A DPRD Sumut, beberapa hari lalu.

Menurut Baskami, kasus tanah pensiunan karyawan tidak akan tuntas sampai di tingkat provinsi, tetapi harus ke pusat,” ujar Baskami Ginting.

Menurut Baskami Ginting, persoalan santunan hari tua pensiunan belum dibayar, hak catu beras dihapuskan, gaji pensiunan diterima di bawah Rp100 ribu dan permasalahan lainnya harusnya bisa diselesaikan di tingkat direksi yang memimpin PTPN 2 saat ini.

“Itu kalau memang ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan, namun, sepertinya hal tersebut kurang terlihat, sehingga hak pensiunan yang harusnya diberikan kini menjadi persoalan,” katanya.

Demikian halnya masalah adanya penjualan-penjualan aset–aset PTPN 2, lanjut Baskami Ginting, harus diteliti dan perlu diketahui alasan PTPN menjual aset tersebut.

“Apa alasan PTPN 2 menjual aset-aset Negara itu. Kalau HGU-nya habis, harusnya bagi-bagi sama karyawan/pensiunan belum punya rumah, ketimbang diberikan kepada pihak lain dibelakangnya cukong,” ujar Baskami.

Apresiasi

Ketua DPN FKPPN HN Serta Ginting mengapresiasi dukungan DPRD Sumut memberikan solusi menyelesaikan persoalan nasib pensiunan PTPN 2 ke pemerintah pusat (Presiden Jokowi).

“Semua keputusan politik pada Presiden, sesuai saran Ketua DPRD Sumut, kami akan melaporkan semua persoalan pensiunan maupun masalah asset-aset yang pindah tangan kepada Presiden Jokowi,”ujarnya.
Karena, ungkap mantan anggota DPR-RI ini, masalah lahan eks HGU sudah pernah dibicarakan dengan Presiden Jokowi dan pernah diperintahkan untuk dibagikan diutamakan kepada karyawan/pensiunan, tapi tidak direalisasikan.

“Kami akan ulangi lagi permasalahn, agar pensiunan PTPN 2 mendapat bagian dari lahan eks HGU. Mau berapa luasnya, yang penting pensiunan dapat bagian,” ujar Serta Ginting.

Selain masalah mendapatkan lahan eks HGU, sambung Serta Ginting, pihaknya juga akan melaporkan masalah SHT (Santunan Hari Tua) pensiunan PTPN 2 yang tidak dibayar, gaji pensiunan di terima dibawah Rp100.000.

Kemudian, iuran dalam pensiun belum disetorkan ke Dana Pensiun Perkebunan (Dapembun), sementara gaji karyawan dipotong tiap bulannya. Adanya penghapusan hak catu beras mulai tahun 2008 bagi pensiunan.

Masih banyak karyawan yang masa kerja 25 belum menerima medali jubelium bahkan sampai pensiun.

Adanya penjualan aset PTPN 2 berupa tanah kepada pengembang yang seharusnya diprioritaskan kepada para pensiunan. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2