Waspada
Waspada » Kasus Suap Wali Kota Medan, Sekda Sebut Perjalanan Ke Jepang Salah Prosedur
Medan

Kasus Suap Wali Kota Medan, Sekda Sebut Perjalanan Ke Jepang Salah Prosedur

PARA saksi kasus suap Wali Kota Medan saat memberikan keterangan di PN Medan,Kamis (2/1). Waspada/Rama Andriawan
PARA saksi kasus suap Wali Kota Medan saat memberikan keterangan di PN Medan,Kamis (2/1). Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada) : Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dengan terdakwa Kadis PU Medan Isya Ansyari.

Sekda didudukkan sebagai saksi bersama 6 orang saksi laindi Ruang Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (2/1). Sekda tampak dicecar jaksa KPK dengan serangkaian pertanyaan soal perjalanan dinas Wali Kota Medan ke Jepang.

Bahkan, saat menjawab pertanyaan jaksa KPK, Wiriya Alrahman beberapa kali mengaku tak tahu terkait detail anggaran dan durasi lawatan ke Jepang. Bahkan hal tersebut sempat disoroti oleh Hakim Ketua Abdul Aziz, yang menilai Wiriya sebagai Sekda telah lalai mengawasi prosedur lawatan sejumlah OPD dan Wali Kota Medan ke Jepang.

“Saya gak ingat detail anggarannya. Asisten Pemerintah yang jadi koordinator kunjungan ke Jepang. Anggaran Sister City ini ditampung di Bagian Umum, ada pembicaraan di sana.

Memang secara prosedur administrasinya tidak benar. Alurnya dari Bagian Umum ke Wali Kota dan ke Asisten Pemerintahan. Ada pembicaraan di sana, tapi saya gak tahu,” kata Wiriya.

Dari rombongan ke Jepang, Wiriya mengakui ada beberapa orang yang tak punya kepentingan, namun ikut berkunjung keIchikawa. Di antaranya ada istri Wali Kota Rita Maharani dan kedua anaknya.  Kemudian ada istri dari Kadis Pendidikan Kota Medan. Total ada empat orang. Kendati demikian, Wiriya meyakini keempatnya menggunakan dana pribadi.

Dalam sidang itu, Wiriya juga ditanya jaksa terkait perpanjangan waktu kunjungan yang terjadi dan sifat dari lawatan ke Jepang. “Perjalanan dinas di Jepang adalah agenda tahunan.

Pemko sudah meminta izin ke gubernur soal ini, agar visa kami disetujui. Cuma ada terjadi penambahan waktu dan sebagainya di sana yang saya tidak tahu, Aspem yang cerita,” sebutnya.

Selain Wiriya, ada beberapa saksi PNS yang dihadirkan KPK,di antaranya Toga Situmorang dari Dinas PU, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Chairul Syahnan, Staf Kadis PU Wahyu Hidayat,Kontraktor I Ketut Yada, Pengusaha perempuan Ayen alias Yancel dan Edy Salman seorang mantan PNS. Dari penuturan beberapa saksi di atas beberapa proyek di Dinas PU Kota Medan diketahui diserahkan ke beberapa rekanan.

Para saksi tersebut, adalah sebagian dari 60 saksi yang akan dihadirkan ke persidangan. Dalam sidang itu juga diketahui, perusahaan penerima tender infrastruktur di antaranya ada Saka Group milik politisi Akbar Himawan Buchari, Thomas Group dan satunya diserahkan ke Sutan Group.  Selain itu, proyek juga diterima Ayen dan temannya I Ketut Yada dengan nilai ditaksir ratusan miliar rupiah.

Sidang yang berlangsung dari pagi hingga berakhir sore itu,sempat berlangsung alot. Jaksa KPK terlihat beberapa kali sempat memutar rekaman percakapan telepon beberapa saksi di persidangan. Hal itu dilakukan untuk menggali uang suap yang diberikan Isya untuk Eldin membayar biaya kunjungan ke Jepang. (cra)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2