Waspada
Waspada » Kasus Sengketa Kebahasaan Alami Peningkatan
Medan

Kasus Sengketa Kebahasaan Alami Peningkatan

ACARA Diskusi Kelompok Terpumpun Keadilan Restoratif dalam Perkara Bahasa dan Hukum, di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (1/4). Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mencatat sengketa kebahasaan alami peningkatan kasus. Waspada/Rama Andriawan
ACARA Diskusi Kelompok Terpumpun Keadilan Restoratif dalam Perkara Bahasa dan Hukum, di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (1/4). Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mencatat sengketa kebahasaan alami peningkatan kasus. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara mencatat sengketa kebahasaan alami peningkatan kasus. Selama tahun 2020, tercatat ada 11 kasus setiap bulannya.

Hal tersebut dikatakan Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara (BBSU) Dr Maryanto MHum, dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun Keadilan Restoratif dalam Perkara Bahasa dan Hukum, di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (1/4).

“Pada tahun 2020, tercatat setiap bulan sekitar 11 kasus yang sesuai dengan kebijakan layanan kebahasaan ditangani oleh ahli bahasa dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara,”ucapnya di hadapan peserta diskusi.

Ia juga mengungkapkan, pada periode Januari hingga Maret 2021 sudah ada 45 kasus sengketa kebahasaan yang sedang ditangani BBSU.

“Persoalan bahasa ini merupakan bagian penting dalam penegakan hukum di Indonesia, sengketa kebahasaan yang banyak terjadi adalah terkait dengan ujaran kebencian di ruang digital,” ungkapnya.

Ia mengatakan, bahasa dalam satu sisi seperti dalam pepatah; Bahasa Menunjukkan Bangsa. Namun, ketika bahasa dimanfaatkan secara negatif untuk saling mencaci, apalagi membuat makian berbentuk ujaran kebencian, maka suatu bangsa tidak lagi sedang menunjukkan jiwa luhurnya.

Media Elektronik

Sementara Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut AKBP Ramles Napitupulu SH MH mengatakan, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang telah memasuki era digital saat ini, penggunaan bahasa untuk berkomunikasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah.

Yakni, melalui media elektronik dengan memanfaatkan fitur media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lainnya.

Ia mengatakan, maraknya pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik atau kekerasan yang dilakukan dalam media sosial, telah memberikan kerugian pada pengguna yang lain.

Juga dapat menimbulkan rasisme atau kebencian antar individu maupun antarsuku, agama dan ras.

“Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam media elektronik tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujarnya.

Keberadaan undang-undang itu, bertujuan untuk mengantisipasi maraknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media elektronik, serta mengatur batasan-batasan dalam beretika di internet, dengan harapan agar terjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

Sekretaris Daerah Pemprovsu Hj R Sabrina mengungkapkan, sebuah bangsa yang luhur dapat dilihat dari kesantunan dalam berbahasanya.

Ketika bahasa digunakan untuk ujaran kebencian, hal itu menunjukkan suatu bangsa tidak sedang memperlihatkan jati diri yang luhur.

Ia mengingatkan, agar selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena salah dalam menggunakan bahasa, akibatnya bisa fatal, bahkan berujung penjara.

“Dahulu kita salah dalam bertutur kata bisa dimaafkan, tapi sekarang tidak bisa lagi hanya sekadar minta maaf, karena bisa dipidanakan, untuk itu janganlah kita memaki orang, karena tidak ada hak kita memaki orang lain,” ujarnya.

Dalam diskusi itu, turut juga sebagai pembicara Dr Eka NAM Sihombing SH MHum mewakili Kanwil Kemenkumham Sumut.

Dia membawakan topik tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital. Hadir dalam peserta diskusi di antaranya akademisi, praktisi dan lainnya. (m32).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2