Waspada
Waspada » 4 Tahun Kasus Pemalsuan Akta Ahli Waris Tidak Ada Kepastian Hukum
Medan

4 Tahun Kasus Pemalsuan Akta Ahli Waris Tidak Ada Kepastian Hukum

SENGKETA LAHAN. Selama 4 tahun, korban kasus pemalsuan akta ahli waris, yang kasusnya sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan hingga ini terkesan tidak ada kepastian hukum. Ilustrasi
SENGKETA LAHAN. Selama 4 tahun, korban kasus pemalsuan akta ahli waris, yang kasusnya sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan hingga ini terkesan tidak ada kepastian hukum. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Selama 4 tahun, korban kasus pemalsuan akta ahli waris, yang kasusnya sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan hingga ini terkesan tidak ada kepastian hukum.

Hal ini disampaikan Gerhard Lumban Tobing, 50, warga Jl Saudara Gang Sahata, Kel Sidorejo I, Kec.Medan Kota, kepada wartawan di Polrestabes Medan, Selasa (19/1).

Dengan kondisi itu, pihaknya meminta Polrestabes Medan menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas.

Dijelaskannya, kasus ini sudah dilaporkan sesuai LP/1652/VIII/2017/SPKT POLRESTABES MEDAN, tanggal, 19 Agustus2017, namun sampai saat ini belum ada kepastian hukum.

Dijelaskan, pemalsuan data itu terungkap saat adik korban Anwar Bastian Lumban Tobing memberitahukan kepada korban rumah orangtuanya di Jl Saudara sudah dijual tanpa memberitahukan korban.

Bahkan dalam surat ahli waris nama korban sebagai anak tertua tidak dicantumkan.

Korban kemudian membuat laporan ke Polrestabes Medan melaporkan adiknya dr HLT.

Setelah kasus ini dilaporkan, polisi melakulan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi termasuk aparat pemerintahan yang menandatangani Akta Ahli Waris.

Bahkan terakhir, kasus ini Gelar Perkara di Polda Sumut 24 November 2020. Namun hasil gelar perkara tidak diberitahukan ke korban.

“Saya tidak tahu kapan kasus ini selesai karena sudah 4 tahun belum ada kejelasannya,” kata korban.

Dia sendiri sudah kesekian kalinya datang ke Polrestabes Medan, dengan maksud menanyakan Laporan Perkara (LP) 19 Agustus 2017.

“Saya sebagai palapor sangat keberatan dan kecewa atas pelayanan dari aparat hukum Polrestabes Medan,” katanya.

Sementara itu, Panit Ekonomi Iptu Jikri yang dikonfirmasi mengatakan, kalau hasil gelar perkara tidak boleh diberitahu kepada korban.

“Nanti saya tanyakan ke penyidiknya apa kendalanya dalam kasus ini,” katanya. (m25)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2