MEDAN (Waspada): Pemerintah harus mengungkap tuntas kontroversi keberadaan pagar laut yang membentang di perairan Tangerang, Banten. Perbedaan respon terkait penindakan pagar laut tersebut, bisa memperburuk citra pemerintah. Progres kasus pagar laut ini harus semakin terang bukan malah semakin kabur.
Hal itu disampaikan oleh Praktisi hukum Dr Redyanto Sidi SH MH, merespon pagar laut di perairan Tangerang, Banten , yang dibongkar TNI Angkatan Laut atas instruksi presiden.
Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono justru meminta pembongkaran dihentikan, meski akhirnya pihaknya menyetujuinya.
“Dengan terungkapnya peristiwa pagar laut ini, tentu yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan penyelidikan bersama, supaya jelas, tegas terungkap. Jangan ada tumpang tindih dalam melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap adanya pagar laut itu,” kata Redyanto, Selasa (21/1).
Menurut Redyanto, penyelidikan bersama sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah ada oknum-oknum atau institusi yang bermain-main di balik pemasangan pagar laut itu. Sehingga, pemerintah juga terlihat tegas menyikapi peristiwa tersebut.
“Ini penting, agar dalam penyelidikan kalau ada oknum atau lembaga yang menjadi dalam tanda kutip ‘backup’ dari pagar laut itu supaya nantinya diproses hukum,” ujarnya.
Menurutnya, pemagaran laut, suatu hal yang tidak logis dilakukan dengan waktu yang singkat dengan tangan kosong. “Tidak logis rasanya kalau ini dilakukan tanpa alat atau menggunakan personil. Tidak mungkin hanya satu dua orang yang mengerjakannnya. Inilah yang harus dibuktikan ke publik,” ujarnya.
Dia juga menduga, bisa saja pemagaran laut melibatkan oknum-oknum tertentu yang melakukan pengamanan dengan membuat kondisi di perairan laut tersebut seperti tidak ada kejadian.
“Kenapa demikian, karena masyarakat di sekitar ada yang diam ada yang bersuara, tapi toh tidak didengarkan. Jadinya seperti ada skenario yang sudah diatur aktor intelektual di balik peristiwa ini. Seandainya tidak ada video viral, semua akan adem-adem saja. Namun karena videonya sudah beredar, maka penyelidikan kasus ini haruslah dituntaskan,” ujarnya.
Kata dia, tidak ada ada alasan untuk mengakhiri polemik pagar laut tersebut, meskipun sudah dilakukan pembongkaran oleh TNI Angkatan Laut.
“Terhadap adanya pembongkaran pagar laut yang sudah terlanjur, saya kira itu adalah suatu hal yang dapat dilakukan secara teknis saja, tentu kan ada berita acaranya pembongkaran ada dokumentasinya itu bisa juga didapat dijadikan bukti penyelidikan adanya peristiwa pagar laut itu,” ungkapnya.
Namun, lanjutnya, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah secara bersama-sama bisa mengamankan masyarakat yang akan memberikan kesaksian, agar nantinya tidak ada intimidasi atau dibungkam.
“Penting secara faktual di lapangan untuk diketahui siapa yang memagarnya, bagaimana cara memagarnya, kapan peristiwa itu dilakukan, ini kan didapatkan dari masyarakat sekitar. Tidak mungkin tidak ada yang tahu. Makanya masyarakat ini mesti dijaga,” sebutnya
Ia menambahkan pemagaran laut puluhan kilometer di perairan Tangerang, Banten, adalah peristiwa fenomenal dan wajar jadi sorotan masyarakat.
“Ini bukan hal biasa, di mana laut di pagar sejauh 30 km. Tentu ada tujuannya kenapa seperti itu. Semua harus diungkap. Sebab bukan zona laut saja yang dirugikan, tetapi masyarakat, nelayan termasuk juga lingkungan dirugikan. Ini harus dituntaskan supaya instruksi presiden tidak hanya sekadar cuap-cuap,” pungkasnya.
Pagar laut sepanjang 30,16 Km, yang terbuat dari bambu sebelumnya ditemukan membentang di perairan Tangerang, Banten, tepatnya dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.
Pagar ini terdiri dari struktur bambu setinggi rata-rata 6 meter, diperkuat dengan anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Pagar ini dibangun berlapis-lapis dengan jarak pintu setiap 400 meter yang dapat dilewati perahu, namun di dalamnya masih terdapat lapisan pagar tambahan yang membentuk pola seperti labirin.
Keberadaan pagar laut ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat setempat, terutama para nelayan. Mereka mengeluhkan penurunan hasil tangkapan ikan hingga 50 persen karena jalur perahu terhalang oleh pagar bambu tersebut. Selain itu, perahu nelayan sering mengalami kerusakan akibat menabrak bambu, terutama saat ombak besar.(m32)
Waspada/ist
Dr Redyanto Sidi SH MH
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
