MEDAN (Waspada): Bumi Perkemahan Sibolangit hari ini kondisinya memprihatinkan karena dikuasai oleh masyarakat penggarap. Usaha Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Sumut, untuk menyelamatkan Bumper Sibolangit butuh dukungan keluarga besar Gerakan Pramuka di Sumut.
“Saya salahsatu saksi sejarah kalau Bumper Sibolangit adalah milik Pramuka, dan pasca Jambore Nasional dan reformasi banyak pihak yang masuk dan menggarap di sana,” ujar Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kwardasi, Prana Jaya saat menjawab pertanyaan peserta Kegiatan Kemah Bersama Penggalang (KKP) VII di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Jalan Willem Iskandar/Pancing, Kamis (17/11) malam.
Dalam acara temu ramah pembina dan peserta KKP itu Prana Jaya menjelaskan, pasca Jambore Nasional dan reformasi awalnya masyarakat melakukan kegiatan pertanian. Namun saat ini merasa memiliki dan membangun rumah bahkan diperjual belikan.
Di areal Bumper dulu ada gedung Pusdiklat, tapi sekarang sudah rubuh tanpa bekas. “Kita berharap bersama agar Bumper Sibolangit kembali ke pangkuan Gerakan Pramuka. Bumper Sibolangit Jangan Sampai Tinggal Nama,” ujar Prana Jaya yang akrab disapa Opay.
Sebelumnya salah seorang pembina peserta malam temu ramah menanyakan status Bumper Sibolangit saat ini. Diharap konflik ini harus diselesaikan dan Pramuka bisa berkegiatan lagi di BUMPER Sibolangit. Seluruh Kwartir harus berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan Bumper Sibolangit.
Sebagaimana diketahui, pembangunan Bumper Pramuka tahap I (1970-1973) dilakukan secara gotongroyong bersama Bupati KDH TKT II Deliserdang, Tanah Karo, Korem 023 DT,Kodim 0204/DS,PTP/PNP IX dan pihal lain.Pada 22 Mei 1972, Bumi Perkemahan Gerakan Pramuka Sumatera Utara diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.(m22/A)
