Waspada
Waspada » Kapoldasu Diminta Tindaklanjuti Laporan Pengaduan Kasus Tanah
Medan

Kapoldasu Diminta Tindaklanjuti Laporan Pengaduan Kasus Tanah

Kasus tanah. Ilustrasi
Kasus tanah. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Hamdani Harahap SH, MH selaku kuasa hukum dari Indra Kesuma berharap agar Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin menindaklanjuti sekaligus memproses sejumlah laporan pengaduan kliennya terkait kasus tanah, yang ditangani oleh penyidik Polda Sumut.

Harapan tersebut disampaikan Hamdani Harahap lewat surat permohonan yang telah dikirimkan ke Polda Sumut tertanggal 16 Januari 2020 lalu.

“Sudah ada lima laporan pengaduan yang kami buat di Poldasu namun tidak ada tindaklanjutnya. Ironisnya, kliennya kini malah ditahan atas laporan pengaduan Alwi SH, ” tegas Hamdani Harahap kepada Waspada, di Medan, Sabtu (25/1).

Menurutnya,  Ini terkesan tindakan diskriminatif, sehingga pihaknya mengirim surat pengaduan kepada Kapoldasu dan Presiden RI.

Selain mengirim surat permohonan kepada Kapoldasu, Hamdani Harahap juga telah mengirim surat pengaduan ke Presiden RI di Jakarta.

Dijelaskan, Tamin Sukardi dan kawan-kawannya sudah diadukan ke polisi sesuai dengan nomor: LP/953/IX/2013/SPKT III pada 23 September 2013.

Selanjutnya No: LP/1282/XI/2014/SPKT III 14 November 2014; No: LP/1349/X/2016/SPKT I 17 Oktober 2016; No: LP/736/VI/2018 SPKT I 3 Juni 2018; dan No: LP/867/VI/2018 SPKT II 10 Juli 2018.

Penyidik tidak memproses LP-LP tersebut, malahan penyidik menghentikan penyelidikan dalam LP No: 867/VI/2018 SPKT II.

“Sebaliknya penyidik secara intensif memproses pengaduan Alwi SH sehingga klien kami ditersangkakan dan ditahan berdasarkan LP No: 1146/VIII/2019/Sumut SPKT III 5 Agustus 2019,” sesal Hamdani Harahap.

Tidak Berdasar Alat Bukti

Berdasarkan kondisi tersebut, tambah Hamdani, sikap penyidik Poldasu dinilai diskriminatif dan melawan hukum, karena menahan tidak berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup kuat.

Tidak ada saksi dan bukti surat Alwi SH telah membayar harga tanah kepada kliennya, karena surat asli tanah Grand Sultan No 10 masih ada sama kliennya serta tidak pernah ada penyerahan tanah, sehingga secara hukum jual tanah tersebut tidak sah.

“Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami memohon kepada Kapoldasu yang baru agar memerintahkan Direktur Krimum Poldasu agar menangguhkan penahanan terhadap Indra Kesuma,” ujar Hamdani.

Kemudian memproses sejumlah laporan pengaduan kliennya sesuai hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dia berharap agar penyidik Poldasu menghentikan penyidikan No : LP/1146/VIII/2019/Sumut/SPKT III sekaligus meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan dalam LP/867/VII/2018/SPKT III. (h04)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2