Waspada
Waspada » Kantor Pertanahan Deliserdang Blokir Sertifikat HGU 111/Helvetia
Medan

Kantor Pertanahan Deliserdang Blokir Sertifikat HGU 111/Helvetia

SENGKETA TANAH. Kantor Pertanahan Deliserdang dikabarkan blokir (status quo) sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 111/Helvetia atas nama PT PN II (Persero).Ilustrasi
SENGKETA TANAH. Kantor Pertanahan Deliserdang dikabarkan blokir (status quo) sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 111/Helvetia atas nama PT PN II (Persero).Ilustrasi

BELAWAN (Waspada):  Kantor Pertanahan Deliserdang dikabarkan blokir (status quo) sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 111/Helvetia atas nama PT PN II (Persero).

Hal ini terkait permohonan yang diajukan Kliwon, Saruhum Sinaga, Efendi Ketaren dan kawan-kawan atau warga Pasar 4 hingga Pasar 11 Desa Helvetia dan Desa Manunggal.

Mereka tergabung dalam Aliansi Tanah Bersama Labuhan Deli (ATBLD) dan Forum Lintas Agama Masyarakat Kecamatan Labuhan Deli (FLAMKLD) selaku penggugat melawan Kantor Pertanahan Deliserdang dan PT PN 2 selaku tergugat intervensi.

Hal tersebut dikatakan Ramses Kartago SH dari Kantor Hukum Ramses Kartago dan Rekan, Bekasi Selatan, selaku kuasa hukum para pemohon dalam keterangan pers tertulisnya yang diterima wartawan, Minggu (17/1).

Dijelaskan Ramses,  prihal permohonan pemblokiran dan pencatatan perkara tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang, dengan surat No 01/BKR-PCT/Ktr-Hkm-Rk/XI/20 tanggal 16 Nopember 2020.

Surat ini diterima oleh pihak Kantor Pertanahan Deliserdang pada 26 Nopember 2020, dan permohonan itu telah dikabulkan dan telah disetujui, sebagaimana surat Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang yang ditujukan  kepada Ramses Kartago SH dan Rekan No HP 03.02./3208-12.07/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang.

Dalam surat tersebut, kata Ramses, Kakan Pertanahan Deliserdang meminta agar pihak penggugat membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP) terkait dengan permohonan pemblokiran dan pencatatan perkara.

Pembayaran PNPB

Menurut pihak penggugat telah dilakukan pembayaran PNBP disertai dokumen pendukung, di antaranya Gugatan Tata Usaha Negara perkara No 169/G/TUN/2020/PTUN Mdn.

Kuasa hukum para penggugat juga mengatakan, sehubungan dengan status quo (blokir) tersebut, Kantor Pertanahan Deliserdang dan PT PN 2, yang merupakan pihak dalam perkara tersebut, tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun atas objek sengketa/perkara yakni, Sertifikat HGU No 111/Helvetia.

Seperti pengalihan, pembebanan, perpanjangan, pembaharuan hak, pengukuran, termasuk pengosongan atau pembersihan lahan hingga ada putusan aquo perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kuasa hukum penggugat juga mengatakan, sehubungan dengan telah dilakukannya pemblokiran dan pencatatan perkara dalam Buku Tanah, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirim surat kepada Panglima TNI, Kapolri, Pangdam I/BB, Kapoldasu, Dandim 0201/BS dan Kapolres Pelabuhan Belawan.

Isinya agar melarang dan tidak memberi bantuan kepada pihak tergugat untuk melakukan pengosongan atau pembersihan lahan, jika tidak ada penetapan/perintah dari ketua pengadilan negeri setempat, untuk menghindari terjadinya konflik vertikal maupun konflik horizontal.(m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2