MEDAN (Waspada): Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumut menindaklanjuti atensi Menkumham RI Yasonna H Laoly, terkait diperlukannya suatu aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024.
Tindaklanjut tersebut ditandai dengan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang dirangkai dengan silaturahmi keluarga besar jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut, dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 H, yang berlangsung, Senin (20/3)
Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi mengatakan, penandatanganan tersebut sebagai wujud kesungguhan, komitmen dan keseriusan jajaran kanwil Kemenkumham Sumut dalam rangka aksi pencegahan korupsi, serta dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI).
“Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas upaya pengawasan terhadap tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti halnya dengan yang telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM,” kata Imam Suyudi.
Disebutkan, terdapat tiga fokus strategi nasional pencegahan korupsi, yaitu menyangkut masalah perizinan dan tata niaga, mengenai keuangan negara, dan menyangkut masalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Ketiga fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi harus dijabarkan sesuai kompetensi tugas dan fungsi di Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.
“Sehingga akhirnya dapat berkontribusi secara positif di dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Nasional dan juga menjamin kelancaran program pembangunan Nasional,” pungkasnya.
Menutup kegiatan penandatanganan komitmen, Imam yang didampingi para kepala divisi memberikan tali asih kepada Ikatan Tuna Rungu Deliserdang sebagai wujud kepedulian sosial. (m32).
Waspada/ist
Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi (kanan) dan jajaran melakukan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024.
