Kadisdiksu Terima Komisi B DPRD Langkat Dengan Pakaian Teluk Belanga Bahas PPDB

Kadisdiksu Terima Komisi B DPRD Langkat Dengan Pakaian Teluk Belanga Bahas PPDB

  • Bagikan
Kadis Pendidikan Sumut, Prof Wan Syaifuddin memberikan cenderamata kepada Ketua Komis B DPRD Langkat, Yusuf Tarigan didampingi, Sekretaris Komisi B, Fatimah dan para anggota Komisi B usai audensi ke Disdiksu, Jumat (26/2) sore.Waspada/M.Ferdinan Sembiring
Kadis Pendidikan Sumut, Prof Wan Syaifuddin memberikan cenderamata kepada Ketua Komis B DPRD Langkat, Yusuf Tarigan didampingi, Sekretaris Komisi B, Fatimah dan para anggota Komisi B usai audensi ke Disdiksu, Jumat (26/2) sore.Waspada/M.Ferdinan Sembiring

MEDAN (Waspada): Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi  Sumatera Utara  menerima  audiensi Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2020/2021.

Ada hal menarik dalam pertemuan itu, di mana Kepala Dinas Pendidikan Sumut (Kadisdiksu), Prof. Wan Syaifuddin, MA., Ph.D menerima kehadiran Komsi B DPRD Langkat dengan memakai pakai teluk belanga. Kegiatan  berlangsung di Aula Kantor Disdik Sumut Jl. Cikditiro Medan, Jumat (26/2).
Hadir Kepala Cabang Dinas Stabat Ichsanul Arifin Siregar serta  sejumlah pejabat penting Disdiksu  membidangi Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) .Sedangkan, rombongan Komisi B DPRD Langkat, antara lain, Yusuf Tarigan, Fatimah (Sekretaris Komisi), Risna Lela Sari, H. Agus Salim, dan Safii.
Secara umum  para anggota Komisi B DPRD Langkat menyampaikan berbagai persoalan terkait PPDB menggunakan sistem zonasi di daerah Langkat. Di mana dalam sistem ini, terdapat beberapa penyeleksian untuk jalur SMA, yakni  jalur zonasi minimal 50 persen.
Kemduian jalur prestasi maksimal 30 persen  terbagi menjadi akademis dan non-akademis), perpindahan tugas orang tua/guru maksimal 5 persen, dan   terakhir jalur afirmasi (keluarga ekonomi tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus) minimal 15 persen.
Menurut anggota Komisi B DPRD Langkat, sistem ini menimbulkan berbagai persoalan di Langkat, mengingat, secara umum masyarakat belum memahami sistem ini. Masyarakat terkesan tidak bisa menerima jika anak-anak mereka yang memiliki prestasi tidak diterima di sekolah favorit. Disamping itu, para anggota DPRD Langkat juga menyampaikan berbagai permainan dalam PPDB di Langkat.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Wan Syaifuddin mengapresiasi semua masukan disampaikan para anggota Komisi B DPRD Langkat tentang PPDB di wilayah itu.”Terima kasih sudah memberikan informasi dan masukan untuk pemantapan PPDB kedepan,” kata Kadis.
Lebih jauh, katanya PPDB dengan sistem zonasi mulai dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun No 2018 kemudian direvisi dalam Permendikbud No 20 Tahun 2019.
Tujuan sistem ini, katanya, tentu untuk kebaikan pendidikan Indonesia secara luas. Paling tidak, salah satu tujuannya dapat menghapus stigma adanya sekolah unggulan atau favorit untuk pemerataan mutu pendidikan di Indonesia.
Ia menambahkan, selama ini persepsi masyarakat pendidikan yang bermutu hanya di sekolah unggulan atau favorit dan hanya didapatkan oleh anak dari orang tua tertentu.
“Kebijakan pemerintah tentang zonasi diharapkan  dapat mengubah persepsi masyarakat yang selama ini terkait persepsi ada sekolah unggulan atau favorit, namun hanya orang tertentu saja yang masuk,” katanya.
Begitupun, Kadis berjanji  akan mempelajari semua masukan dan usulan yang disampaikan Komisi B DPRD Langkat. Usulan itu akan menjadi masukan dalam penyusunan Peraturan Gubernur tentang penerimaan siswa baru ke depan.

Evaluasi

Kadis  berjanji akan melakukan evalusi secara menyeluruh guna peningkatan pendidikan di Sumut.  Kualitas  guru juga menjadi perhatian serius di masing-masing sekolah tersebut. Sebab, sistem zonasi akan efektif kalau mutu sekolahnya setara. Kompetensi guru-gurunya setara di semua zona.
“Pemerataan kualitas guru dan fasilitasnya akan dipertimbangan secara matang, sehingga semua sekolah sama kualitasnya, ” katanya . Lebih jauh lagi, Kadis mengatakan, pendidikan sekarang harus merujuk kepada sebuah penelitian kajian akademik yang jelas.
Program pendidikan yang digulirkan pemerintah tentu memiliki tujuan baik bagi peningkatan kualitas secara keseluruhan .“Sistem di buat untuk kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan untuk segelintir orang,” katanya.
Meski demikian, sambungnya, tentu ada kekurangan, karena itu jangan  lah langsung menanggapi kekurangan  itu secara berlebihan.
Pada prinsipnya, pemerintah terus melakukan kajian-kajian dan evaluasi guna perbaikan pendidikan di Indonesia.” Percayalah pemerintah tidak pernah berhenti melakukan perbaikan dan perbaikan demi peningkatan SDM, sebab pendidikan merupakan pondasi kemajuan sebuah bangsa ” sebutnya. (m19)
  • Bagikan