Waspada
Waspada » Kadis PKP Sumut Persilakan Dewan Sampaikan Pokir
Medan

Kadis PKP Sumut Persilakan Dewan Sampaikan Pokir

KEPALA Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Sumut Supriyanto (dua kanan) dan Seketaris Anda Subrata mendengarkan pandangan paparan Komisi D DPRD Sumut, di ruang dewan, Selasa (23/3). Kadis PKP Sumut persilakan dewan sampaikan pokir. Waspada/Partono Budy
KEPALA Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Sumut Supriyanto (dua kanan) dan Seketaris Anda Subrata mendengarkan pandangan paparan Komisi D DPRD Sumut, di ruang dewan, Selasa (23/3). Kadis PKP Sumut persilakan dewan sampaikan pokir. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Sumut Supriyanto menyilakan para anggota DPRD Sumut untuk menyampaikan pokok pikiran (pokir) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, namun hal itu harus berkordinasi dengan kabupaten/kota.

“Silakan saja masukkan pokir sebanyak-banyaknya nanti akan kita pelajari dan sesuai pula dengan anggaran yang tersedia,” kata Supriyanto, didampingi Sekretaris Anda Subrata dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Sumut, di ruang dewan, Selasa (23/3).

Hadir dalam rapat tersebut, tiga SKPD, yakni Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air (PSDA), Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut

Menurut Supriyanto, pihaknya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi D DPRD Sumut yang menyampaikan pokir yang memuat pandangan dan pertimbangan dari hasil reses dewan, mengenai arah prioritas pembangunan.

Namun dia menyebutkan, sesuai regulasi yang ada, maka semua usulan, hasil reses harus dikordinasikan dengan bupati/walikota dan diserahkan ke Bappeda Sumut. “Setelah turun, akan kita terima hasil resesnya,” ujar Supriyanto.

Untuk tahun 2022, pihaknya menerima sampai sebanyak 1.500 per tahunnya. “Jadi silakan saja sebanyak mungkin,” kata Supriyanto.

Merespon adanya aspirasi dewan yang menyebutkan tidak seluruhnya hasil reses untuk ditindaklanjuti, Supriyanto berharap akan menelaahnya lebih komprehensif.

Terkait adanya kordinasi dengan Bupati/Walikota agar ada Surat Keputusan (SK) sebelum hasil reses diserahkan ke Bappeda Sumut, Ketua Komisi D Delphin Barus mengusulkan agar cukup melalui kepala desa saja, sehingga menghindari kesan ada kepentingan di dalamnya.

Usulan

Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) menyebutkan, untuk 2022 jumlah Pokir yang masuk 592 usulan dan belum divalidasi. Sementara dana untuk dinas BMBK belum diketahui. Sedangkan untuk Renja di Renstra rencana anggaran ada 1,1 triliun.

Adapun untuk Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), penginputan yang berasal dari DPRD akan disinkronisasi.

Untuk Pokir DPRD yang masuk ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk tahun 2022 masih 640 kegiatan. “Nanti akan kita verifikasi masalah prioritasnya,” kata Kadis PSDA, Alfi Syahriza.

Terpisah, Bappeda Sumut diwakili Pahala Panjaitan menyebutkan, berdasarkan Regulasi Permendagri 86 tahun 2017, segala rencana pokir terakhir akan divalidasi oleh Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD). (cpb)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2