Jembatan Lintas Di Kafe Kembar

Jembatan Lintas Di Kembar Kafe

  • Bagikan
JEMBATAN lintas yang menghubungkan Kembar Kafe dengan pusat perbelanjaan di dekatnya. Waspada/Partono Budy
JEMBATAN lintas yang menghubungkan Kembar Kafe dengan pusat perbelanjaan di dekatnya. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Sejumlah pengunjung di Kembar Cafe di Jalan Sakti Lubis mengaku terkejut dengan jembatan lintas yang menghubungkan kafe itu dengan pusat perbelanjaan di dekatnya.

“Ini kok ada jembatan, yang dibangun di atas parit pula, kan melanggar aturan ini,” kata Erna, pengunjung kepada Waspada di Medan, Rabu (1/9).

Menurut Erna, dilihat dari segi aturan, pembangunan jembatan atau titi perlu mendapat izin dari dinas terkait, apalagi ini untuk kepentingan umum.

Erna menyebutkan, dirinya terkejut karena jembatan selebar 3 meter itu dimaksudkan untuk menyingkat jalan dari kafe tersebut ke lokasi lain, namun sayangnya terkesan menjadi bangunan atau infrastruktur pribadi. “Terlihat pula kanopi yang menutupi jembatan tersebut,” katanya.

Sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Penutupan Drainase oleh Bangunan Liar serta Ruang Manfaat, siapa pun tidak diizinkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pribadi di lokasi tersebut.

Hukum Pidana

Sementara itu, pengamat sosial Hendriko menyesalkan adanya jembatan tersebut. “Ini berkonsekuensi hukum pidana,” katanya.

Pemko Medan melarang pendirian bangunan di saluran drainase ini untuk mengurangi banjir yang sering terjadi di saat hujan tiba.

“Jika diabaikan, pemilik kafe menghadapi ketentuan pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,” katanya.

Peraturan Wali Kota No 09/2009 ini juga menghubungkan larangan pendirian bangunan liar ini dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan: Setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar. (cpb/m04)

  • Bagikan