MEDAN (Waspada): Badan Pengawas Pemilu Sumut sudah melakukan mapping atau pemetaan terhadap kabupaten/kota dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis mengatakan, IKP dibagi ke dalam empat dimensi, yakni dimensi sosial politik, dimensi penyelenggara pemilu, dimensi partisipasi dan dimensi kontestasi.
“Kota Medan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) berada di tingkat teratas dengan nilai 91,53 dan 86,02 dalam dimensi penyelenggara pemilu,” sebutnya, Kamis (14/9).
Ia mengatakan, untuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan (Nisel) masuk kategori titik rawan, selain Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Sibolga.
“Daerah ini rawan dari segi sosial politik, bisa memicu gesekan-gesekan yang cukup tinggi,” kata dia.
Disebutkan Aswin, IKP dalam dimensi sosial politik terdapat dua daerah dengan kategori tinggi, yakni Kabupaten Nias Selatan (Nisel) dengan skor 85,19, disusul Kabupaten Labura dengan skor 69,78.
Kemudian dalam dimensi penyelenggara pemilu, ada tiga daerah dengan kategori tinggi yakni, Kabupaten Labura dengan skor 91,53, disusul Kota Medan dengan skor 86,02, serta Kabupaten Langkat dengan skor 76,92.
Selanjutnya, dalam dimensi kontestasi daerah dengan kategori tinggi yakni Kabupaten Labura dengan skor 90,66, dan Kabupaten Simalungun dengan skor 54,50.
“Dalam dimensi partisipasi, dua daerah yang masuk kategori tinggin yakni Sibolga dengan skor 39,23 dan Tapanuli Utara (Taput) dengan skor 39,23,” ucapnya.
Aswin mengungkapkan, dari sisi pengawasan Bawaslu Sumut berupaya melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Itu karena masih terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang tersebar di daerah-daerah.
“Karena kalau hanya mengandalkan komisioner Bawaslu dan staf -staf pengawas mungkin tidak akan mampu mengawasinya,” ujarnya.
Aswin menambahkan, Bawaslu Sumut saat ini juga tengah melakukan pelatihan untuk masyarakat agar dapat aktif melakukan pengawasan pemilu.
Sedangkan segala bentuk kecurangan, Bawaslu berpartisipasi aktif mengajak, mendidik, melatih masyarakat untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap Pemilu.
Kemudian dalam setiap tahapan, masyarakat diminta membuat laporan sesuai ketentuan kepada setiap tingkat Bawaslu.
Aswin berharap seluruh pihak dapat membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.
Ia mengharapkan seluruh stakeholder bisa bersinergi menyukseskan pemilu dan semua hal yang dapat mengganggu pelaksanaan Pemilu dapat dihindari.(m10)
Foto ilustrasi
