Waspada
Waspada » Jangan Sampai Ada Warga Terzolimi
Medan

Jangan Sampai Ada Warga Terzolimi

ANGGOTA DPRD Sumut Hendro Susanto. Dewan berharap jangan sampai ada warga terzolimi terkait pendataan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut Hendro Susanto. Dewan berharap jangan sampai ada warga terzolimi terkait pendataan bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Hendro Susanto (foto) berharap jangan sampai ada warga terzolimi terkait pendataan masyarakat yang akan mendapat bantuan Jaring Pengamanan Sosial (JPS).

“Dalam hal pendataan, ini harus benar benar tepat, jangan sampai ada warga yang terzolimi,” kata Hendro kepada Waspada, Jumat (1/5).

Politisi PKS menanggapi pertanyaan terkait langkah Pemprov Sumut yang menyalurkan bantuan JPS tahap pertama senilai Rp210 miliar.

Bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19.

Bantuan yang diberikan berupa uang tunai dan sembako yang diberikan di 33 kabupaten/kota.

Menurut Hendro, DPRD Sumut bersyukur dan mengapresiasi Gubsu, karena sudah mendengar masukan dari dewan sebagaimana yang pernah dimuat di berbagai media.

Kemudian juga fenomena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dalam rangka upaya memutus mata rantai covid di Sumut.

Serta berdasarkan masukan dari masyarakat baik via wa, medsos dan lain lain, kepada anggota DPRD Sumut, perihal kebutuhan sembako.

“Kedua, anggota DPRD itu sejatinya adalah perwakilan dari masyarakat. Jadi kami harus bersuara terus kepada eksekutif, dalam hal ini Gubsu,” kata caleg PKS dari Dapil XII, yang meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini.

“Karena eksekutif lah yang bisa mengeksekusi semua kebijakan. Kami memberi masukan dan mengawasi apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat atau belum,” lanjut Hendro, yang juga Ketua Komisi A DPRD Sumut.

“Nanti masyrakat akan menilai bahwa DPRD telah hadir bersama mereka,” ujarnya.

Harus Tepat

Ditanya soal pendataan warga yang akan menerima JPS, Hendro berpendapat pendataan ini harus benar-benar tepat.

“Kami menghimbau kepada kepling, lurah, kepala desa agar benar-benar mendata warganya yang terdampak. Jangan sampai ditemukan yang di data, yakni keluarga dekatnya,” katanya.

“Tolonglah kerjasamanya, bahwa jadikan ini sebagai tugas mulia, bagian kontribusi kebaikan kita, dan jihad kita, sehingga bantuan JPS ini tepat sasaran,” jelas Hendro.

Menyinggung soal siapa saja yang berhak diberikan bantuan JPS, yang jelas masyarakat yang benar-benar terdampak ekonomi dari pandemi Covid-19 ini.

“Mereka yang rentan, yakni penjual makanan, tukang ojek, supir angkot, tukang becak, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, pedagang kaki lima dll,” katanya.

“Mereka ini belum jelas dan mereka yang harus dibantu. Kalau PKH kan sudah jelas datanya, dan mereka rutin menerima bantuan dari pemerintah,” katanya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2