Isu Pemusnahan Babi Sudah Teratasi

  • Bagikan
GEDUNG DPRD Sumut. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, isu pemusnahan babi sudah teratasi. Ilustrasi
GEDUNG DPRD Sumut. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, isu pemusnahan babi sudah teratasi. Ilustrasi

Medan (Waspada): Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menyebutkan, isu pemusnahan babi di Sumut sudah teratasi, dengan adanya komitmen antara Gubsu, Kapoldasu dan Kajatisu.

“Jadi gak ada lagi isu-isu (pemusnahan) babi, isu pemusnahan babi sudah teratasi,” kata Baskami kepada wartawan usai menerima Tim analisis dari Kemenko Polhukam (Kementerian koordinator Politik hukum dan keamanan) di gedung dewan, Selasa (18/2).

Baskami menyebutkan, pihaknya sudah menyampaikan perkembangan itu kepada tim analisis Kemenko Polhukam.

Tim dipimpin Plt Asdep (Asisten Deputi) 2/1 Kemenko Polhukam Suranto didampingi analis kebijakan Faisal Rizki dan Kabid otda Iwan Sumantri.

Komitmen yang dimaksud Baskami Ginting memuat point bahwa ada kesalahfahaman masyarakat dalam melihat isu pemusnahan babi.

Dalam komitmen itu DPRD Sumut, Gubsu, Kapoldasu dan Kajatisu secara kelembagan sepakat stop isu pemusnahan babi.

Agar tidak menimbulkan polemik yang bisa mengganggu stabilitas Sumatera Utara.

Hal itu disepakati dalam pertemuan antara Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin dan Kajatisu Amir Yanto di Aula Gedung DPRD Sumut, Kamis (13/2).

Dengan adanya komitmen itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menyampaikan kondisi Sumut saat ini cukup kondusif.

Walau sebelumnya sempat ada upaya untuk menciptakan situasi Sumut tidak kondusif dengan menyebar isu pemuanahan babi.

Namun hal itu secara cepat telah diatasi dengan mengundang Gubsu, Kapoldasu dan Kajatisu membuat komitmen terhadap adanya kesalahpahaman tentang isu pemusnahan babi.

Dalam pertemuannya dengan Ketua DPRD Sumut, Tim analisis dari Kemenko Polhukam (Kementerian koordinator Politik hukum dan keamanan) menyerahkan buku IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Sumut tahun 2018.

Buku IDI Sumut 2018 terkait penguatan kebebasan berpendapat dan lembaga perwakilan.

Suranto menyebutkan, Indeks demokrasi Indonesia Sumut 2018 mengalami penurunan 3, 75 poin dibanding tahun 2017.

Perubahan angka IDI Sumut dari tahun 2017 ke 2018 dipengaruhi tiga aspek demokrasi.

Yaitu kebebasan sipil naik 1,79 poin, hak-hak politik naik 0,32 poin dan lembaga-lembaga demokrasi turun 17,18 poin.

Disebutkannya, tingkat capaian indeks demokrasi Indonesia diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi.

Yaitu, kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *