Insentif Nakes Tak Cair, Ombudsman Panggil Direksi RS Pirngadi

Insentif Nakes Tak Cair, Ombudsman Panggil Direksi RS Pirngadi

  • Bagikan
Wakil Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Muhammad Reza. Waspada/ist
Wakil Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Muhammad Reza. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan pemanggilan terhadap direksi RSUD dr Pirngadi Medan, Kamis (18/2). Pemanggilan dilakukan terkait pengaduan tenaga kesehatan (nakes) rumah sakit tersebut yang tak kunjung dicairkan mulai Mei hingga Desember 2020.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menyatakan, pemanggilan terhadap petinggi rumah sakit milik Pemko Medan itu untuk meminta klarifikasi.
Akan tetapi, Direktur Utama (Dirut) RSUD dr Pirngadi Medan, dr Suryadi Panjaitan tidak hadir memenuhi panggilan Ombudsman Sumut. Namun, yang hadir Wakil Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Muhammad Reza sekitar pukul 15.00 WIB.
“Direktur (Dirut) tidak hadir, yang hadir wakil direkturnya. Kita sudah minta keterangan hingga 2 jam lebih,” ujarnya.
Kata Abyadi, dari hasil klarifikasi tersebut, maka semakin menguat dugaan tata kelola keuangan yang kurang baik. Di samping itu, semakin jelas duduk persoalannya.
“Ternyata dana insentif itu prosesnya turun dari Kementerian Kesehatan lalu ke BPKAD Pemko Medan dan kemudian ke Dinas Kesehatan Kota Medan. Artinya, dana insentif nakes tidak ada ‘singgah’ di rumah sakit dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing nakes,” terangnya.
Kendati demikian, Abyadi mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan sementara ini. Tapi, yang jelas proses pencairan insentif nakes tidak dilakukan oleh rumah sakit namun Dinas Kesehatan Kota Medan.
 “Dinas Kesehatan mencairkan insentif nakes berdasarkan pengusulan dari rumah sakit. Pihak rumah sakit juga punya rekap data mengenai jam kerja nakes, berapa pasien dan sebagainya telah disusun lalu diserahkan kepada Dinas Kesehatan,” ujar Abyadi.
Ia juga mengatakan, pengusulan pencairan insentif nakes juga sudah diajukan pada September 2020. Tapi, ternyata yang dibayar baru dua bulan yaitu Maret dan April pada Oktober. “Di sinilah semakin terlihat tata kelola yang kurang baik. Ini juga masih perlu kita proses lebih lanjut,” katanya.
Abyadi menyebutkan, pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan untuk meminta klarifikasi terhadap Sekda Kota Medan dan Dinas Kesehatan Kota Medan yang direncanakan, Jumat (19/2). Surat pemanggilan sudah dilayangkan kepada mereka.
“Pemeriksaan berikutnya besok (hari ini, red) kita akan mengundang pihak Pemko Medan (BPKAD dan Dinas Kesehatan) untuk meminta klarifikasi kepada mereka dan mudah-mudahan datang,” ucap Abyadi.
Dia berharap, persoalan ini dapat segera tuntas dan tidak berlarut-larut. “Di tengah kondisi pandemi ini memang situasi darurat, tetapi janganlah ‘nakal’. Kasian itu para nakes karena sudah 6 bulan lebih kerja tapi tidak dapat haknya,” tandas dia.

Pengusul

Sementara, Wakil Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, Muhammad Reza mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan klarifikasi terkait insentif para nakes yang belum dibayarkan.
“Jadi, kita sampaikan bahwa pihak rumah sakit hanya sebatas pengusul kepada berada di rumah sakit,” kata Reza.
Reza menyampaikan, Dinas Kesehatan Kota Medan yang mengelola anggaran insentif dan selanjutnya mentransfer ke rekening para nakes, tidak ke rekening rumah sakit.
“Kami hanya mengusulkan berkas pencarian sampai Desember 2020. Sudah kita usulkan lengkap, jadi tinggal bagaimana Dinas Kesehatan mencairkannya dan bisa ditanyakan langsung,” ucapnya.
Disinggung pengajuan berkas insentif dinilai tidak lengkap oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, Reza menegaskan hal itu keliru.
“Keliru, kami sudah sampaikan dan lengkapi berkasnya baik secara manual maupun melalui aplikasi. Bahkan, ada tanda diterima berkasnya sudah lengkap,” pungkas dia.

2 Bulan Insentif

Diketahui, nakes RSUD dr Pirngadi Medan mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut mengenai insentif penanganan pasien Covid-19 yang tak kunjung dibayar.
Sejak Maret 2020 bekerja merawat pasien corona, para nakes baru menerima 2 bulan insentif dengan besaran per bulan Rp7,5 juta.
Salah seorang nakes, Boala Zendrato mengungkapkan, dua bulan insentif yang telah diterima adalah upah bekerja untuk periode Maret dan April. Insentif tersebut ditransfer ke rekening pada Oktober. Adapun jumlah yang diterima tidak sampai Rp15 juta, melainkan Rp11,6 juta karena mulai bekerja terhitung 16 Maret.
“Kami sudah tanyakan kepada pihak rumah sakit terkait insentif yang belum dibayarkan, tapi selalu dibilang sabar dan sabar. Bahkan, sampai tahun 2021 belum juga dicairkan,” ungkap Boala.
Dia didampingi Elfrina Pakpahan dan beberapa nakes lainnya saat mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Jalan Sei Besitang No 3, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Rabu (17/2) siang.
Menurut Boala, berdasarkan informasi yang didapat dari rumah sakit bahwasanya kendala insentif belum dibayarkan karena berkas pengajuan untuk pencairan dinyatakan Dinas Kesehatan Kota Medan belum lengkap.
Padahal, pihak rumah sakit sudah berupaya dan menyiapkan berkasnya secara lengkap pada Desember lalu.
“Kami tidak tahu alasannya kenapa berkas yang disampaikan pihak rumah sakit dinyatakan tidak lengkap oleh Dinas Kesehatan? Padahal, berkas tersebut sama seperti berkas pengajuan pencairan insentif yang sudah dicairkan sebelumnya. Berkas tersebut di antaranya, fotokopi buku rekening tabungan, NPWP dan KTP. Jadi, berkas yang mana dinyatakan tidak lengkap,” tanya dia.(cbud)
  • Bagikan