MEDAN (Waspada): Pengamanan Objek Vital (PAM Obvit) merupakan atensi dan prioritas dari program kerja 100 hari Presiden RI Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Dari sektor OVNI (Objek Vital Nasional Industri) berupaya sekuat tenaga untuk ikut berkontribusi guna mensukseskan program tersebut, mengingat objek vital merupakan sarana strategis dan perlu mendapatkan perhatian dan proritas.
Pengamanan objek vital ini didasari pada UU Nomor 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (pasal 13 ayat 1): memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, ditambah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 63/2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional.
Ini dikuatkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 3/2009, Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 13/2017 Tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Tertentu serta Peraturan Kapolri Nomor 7/2019 Tentang Perubahan Atas Kedua Peraturan Kapolri Nomor 13/2017 Tentang Pemberian Bantuan pada Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek tertentu.
Oleh karenanya turunan dari regulasi tersebut diatas, Kabaharkam Polri mengeluarkan peraturan Kabaharkam Nomor 1/2019 Tentang Prosuder Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital dan Objek Tertentu. Untuk dijadikan pedoman secara teknis dalam rangka pelaksanaan Pengaman di OBTER dan OBNAS di seluruh Indonesia.
Hal itu kembali ditegaskan AKBP Dr H Samsul Bahri Siregar, SH, MH selaku Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Sumatera Utara dalam keterangannya yang diterima Waspada, Senin (11/11).
Dia menyebut pelaksanaan pengamanan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Terkait dengan pengamanan dan kegiatan pengaman dilapangan dapat di akses melalui Aplikasi IKOVIT Go.
“Aplikasi tersebut dapat terlihat pada beberapa fitur terkait sistem kerja dan penilaian anggota yang sedang melaksanakan pengamanan sampai dengan penilaian angota setelah pelaksanaan pengamanan, begitu juga pengendalian administrasi (MoU dan PKT) dan dilihat secara transparan dan akuntabel,” ujar AKBP Dr H Syamsul Bahri Siregar, SH, MH.
Dengan demikian, Polda Sumut sangat mendukung dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional guna menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.
“Hal terpenting lainnya, adalah dengan sistem aplikasi ini, maka seluruh proses berlangsung secara terbuka, transparan dan mudah di akses. Sebab seluruh layanan aplikasi ini termuat dalam format digitalisasi, dan user atau mitra strategis dapat dengan mudah dan cepat memberikan laporan lewat akses ini, sehingga proses dan pengambilan keputusan bisa dapat dilakukan secara cepat, tepat dan efisien,” tandasnya.(m29)
Waspada/Ist
Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Sumut AKBP Dr H Samsul Bahri Siregar, SH, MH dalam kunjungannya di Pertamina.
