Ikhtiar Gubsu Dan Wagub Diuji Tuntaskan PR

  • Bagikan
WAKIL Ketua F-PKS DPRD Sumut Hendro Susanto. Di usia ke-74 Pemprovsu, Ikhtiar Gubsu dan Wagub diuji tuntaskan Pekerjaan Rumah (PR). Waspada/Partono Budy
WAKIL Ketua F-PKS DPRD Sumut Hendro Susanto. Di usia ke-74 Pemprovsu, Ikhtiar Gubsu dan Wagub diuji tuntaskan Pekerjaan Rumah (PR). Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Hendro Susanto (foto) berpendapat, di usia ke-74 Pemprovsu, ikhtiar Gubsu Edy Rahmayadi dan Wakilnya Musa Rajekshah diuji menuntaskan ‘PR’ (Pekerja Rumah) yang belum tertunaikan.

Hal ini dinyatakan Wakil Ketua F-PKS DPRD Sumut Hendro Susanto kepada wartawan, Kamis (14/4) di sela-sela paripurna DPRD Sumut peringatan Hari Jadi ke 74 Pemprovsu, di gedung wakil takyat Jalan Imam Bonjol Medan.

Ketua Komisi A DPRD Sumut ini mengatakan, masih banyak PR yang belum tertunaikan dan masih ada 1,5 tahun lagi bagi Gubsu/Wagubsu memimpin untuk mewujudkannya. Jabatan keduanya akan berakhir 23 September 2023.

“FPKS sebagai partai pengusung akan terus menjadi mitra strategis yang konstruktif. Mari kita bersatu padu, bahu membahu di hari jadi ke 74 Provsu untuk mewujudkan Sumut yang maju, aman dan bermartabat,” ujarnya.

Diakuinya, 3 tahun kepemimpinan Gubsu/Wagubsu telah menghadirkan capaian-capaian kinerja ditandai penghargaan pada meritokrasi di Provinsi Sumut, tapi di tahun ke-4 kepemimpinan Gubsu/Wagubsu diuji dengan bagaimana ikhtiar bersama terhadap berbagai hal.

Di antaranya urusan wajib pelayanan dasar, khususnya meningkatkan pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan.

Dalam urusan pendidikan, kata Hendro, Gubsu/Wagubsu harus mampu menghadirkan kemudahan bagi generasi muda agar bisa merasakan pendidikan sesuai UU Sisdiknas.

Sebagaima janji Gubsu/Wagubsu harus tersedia 24 Unit Sekolah Baru (USB) di Sumut dan pembenahan manajemen pendidikan dan budaya bersih.

Fraksi PKS, katanya, mencatat ada desain beasiswa untuk anak-anak Sumut bisa S1, S2 dan S3 baik di dalam maupun luar negeri.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar dalam KUA PPAS tahun anggaran 2023 bisa direncanakan dan dianggarkan.

Demikian halnya para guru, FPKS mendorong agar Provsu hadir untuk para GTT (Guru Tidak Tetap) dan memberikan kepastian hukum terhadap status P3K.

“Kita tidak ingin dengar lagi ada gaji GTT terlambat bayar. Ini sangat menyedihkan. Jika para kabid di disdik dianggap lambat dan kurang etos kerjanya, Gubsu patut mengevaluasi,” pintanya.

Dalam hal ketahanan pangan, Hendro mendorong Pemprovsu di hut ke74 masyarakat Sumut tidak susah mendapatkan sembako khusus minyak goreng.

Sebaiknya dilakukan operasi pasar, jangan sampai ada emak-emak dan pelaku UKM sedih dan nangis akibat susahnya migor, baik persediaan maupu harga terlalu mahal.

“Menjelang lebaran, kita minta ketersediaan sembako bisa dijaga kondisi dan kestabilan harganya,” ujarnya.

Agenda Prioritas

Dalam urusan kesehatan, kata Ketua Komisi A DPRD Sumut ini, Gubsu/wagubsu harus mampu mewujudkan agenda prioritas pembangunan kesehatan di Sumut.

FPKS mendorong agar akses kesehatan dan fasilitas kesehatan baik tingkat satu maupun rujuakan bagi masyarakat dipermudah, jangan dipersulit. Kita mengusulkan kepesertaan PBI JKN KIS di Sumut ditambahkan.

FPKS juga mendorong kiranya honor/gaji tenaga medis harus sesuai dengan UMP, khususnya perawat di Sumut, karena data dari PPNI Sumut, masih banyak ditemukan honor perawat tidak sesuai dengan UMP dan UMK. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.