Waspada
Waspada » Hindari Korupsi, Bansos Untuk Masyarakat Harus Uang Tunai
Medan

Hindari Korupsi, Bansos Untuk Masyarakat Harus Uang Tunai

MEDAN (Waspada): Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah untuk masyarakat terdampak covid 19, diharapkan berbentuk uang tunai dikirim lewat pos atau transfer bank.

Hal ini selain menghindari tindakan korupsi terhadap fee paket sembako, juga sering kali besaran bantuan tidak sesuai dengan nominal bantuan yang seharusnya diberikan. 

“Pemberian sembako dikaji kembali karena rentan penyimpangan. Bansos uang tunai pasti lebih efektif karena angkanya bisa di umumkan pemerintah, sehingga bisa seragam di masing-masing daerah. Kalau ada yang tidak pas bisa di laporkan langsung,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, Afif Abdillah (foto) kepada Waspada, Minggu (3/1). 
Menurutnya, bansos sembako memiliki kelemahan karena proses pengadaannya secara langsung membuat vendor yang ditunjuk sering tak kompeten dan mengandalkan suap. Di sisi lain, pejabat pembuat komitmen tak berintegirtas karena meminta atau mau diberi fee proyek oleh vendor yang ditunjuk.
 
Seperti diketahui, KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sebesar Rp 17 miliar. Uang tersebut diberikan oleh perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos Covid-19.
Dilanjutkan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Medan ini, dengan membantu berbentuk uang masyarakat bisa berbelanja ke kedai atau warung sekitar, sehingga bisa mengangkat dan menolong ekonomi warga juga. Serta secara makro bisa membantu perputaran ekonomi indonesia. 
“Kita harap pemerintah pusat nantinya memberi bansos berbentuk uang yang dikirim langsung ke masyarakat melalui bank atau lewat pos tanpa ada pemotongan-pemotongan. Ini juga harus diikuti Pemko Medan jika memang nanti akan memberikan Bansos,” ucapnya. 
Pemberian Bansos berbentuk uang tunai, lanjut Afif, multiplier effect nya lebih besar yaitu ke ekonomi warga juga. Kenaikan ekonomi daerah pasti berpengaruh ke kenaikan tenaga kerja juga, jadi manfaatnya bisa banyak. 
 
Begitupun, ia menyarankan agar Pemko Medan kembali memperbaiki data penerima bantuan karena kemarin masih ada kesalahan yaitu mereka yang berhak belum menerima sedangkan masyarakat mampu menerima bantuan. 

Tunai

Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala. Menurut politisi PKS ini, sangat bersyukur jika pemerintah terus melanjutkan bantuannya untuk masyarakat selama covid 19, mengingat rakyat sedang sulit memperoleh penghasilan. 
 
“Bansos itu harus uang tunai, agar lebih  mudah penyalurannya, gampang pengawasannya, sehingga masyarakat yang menerima uang tersebut dapat menggunakan sesuai kebutuhannya,” kata Rajuddin.
Dengan bansos yang diberikan pemerintah, tambahnya, masyarakat juga harus dapat memanfaatkan untuk kebutuhan pokok. 
“Dan jika ada oknum yang melakukan potongan bansos harus bertindak tegas denga menerapkan hukum agar tidak lagi terulang pelanggaran tersebut,” ungkapnya.(h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2