MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Hasyim SE mendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan berharap program tersebut harus tepat sasaran dan tepat guna.
Hal itu dikatakan politisi PDI-P di Medan, Rabu (8/1), merespon pasca dimulainya MBG di seluruh Indonesia secara bertahap yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto 78 hari setelah dilantik.
MBG mengoperasikan 190 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) atau setingkat dapur. Setiap SPPG dipimpin oleh utusan dari Badan Gizi Nasional dan melibatkan kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Menyikapi hal itu, anggota dewan dari Fraksi PDIP Hasyim SE mendukung penuh program bagi pelajar itu, dan harus dijalankan dengan benar, sehingga tepat sasaran dan tepat guna.
Dia berharap semua pihak turut mengawasi program bersejarah untuk anak-anak Indonesia ini, agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.
“Dengan begitu anak anak mendapatkan makanan yang bergizi untuk membantu tumbuh kembang mereka menjadi anak yang cerdas nantinya,” sebut Hasyim.
Program MBG, lanjut mantan Ketua DPRD Medan ini, harus terus dilakukan evaluasi agar bisa berjalan dengan baik di lapangan. “Harus betul-betul diawasi dengan baik oleh semua pihak, agar nantinya penerima manfaat, yakni anak-anak sekolah merasakan program tersebut,” tegasnya.
Politisi PDIP dari Dapil Kota Medan ini, mengaku yakin dengan pemerintahan sekarang bisa merealisasikan janji politik Prabowo-Gibran dengan baik. Termasuk menyiapkan skema anggaran dan aturan terkait soal ini.
“Kita yakin soal anggaran akan disiapkan termasuk juga soal aturan teknisnya. Intinya program ini harus kita dukung,” tegas Hasyim lagi.
Dia melihat, Presiden memiliki komitmen kuat untuk menjadikan generasi Indonesia siap menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Sehingga berapapun besarnya anggaran, jika memang untuk investasi sumber daya manusia itu merupakan hal yang patut didukung.
Didukung
Karenanya, Hasyim berharap, program yang diperkirakan menghabiskan Rp420 triliun per tahun dengan menyasar 20 juta generasi muda, ibu hamil dan ibu menyusui ini harus didukung dan diawasi semua pihak, termasuk Dinas Pendidikan di kabupaten/kota, terutama dalam mengatur hal-hal teknis pendistribusian makanan dan gizinya.
“Selain itu perlu juga diperhatikan kearifan lokal makanan satu daerah dengan daerah lainnya. Tidak bisa disamaratakan. Jangan sampai makanan yang disajikan malah tidak dimakan oleh anak anak,” tambah Hasyim lagi.
Yang tak kalah penting, lanjutnya, pengawasan perlu dilakukan terhadap sekolah penerima manfaat, jarak sekolah dan koordinasi dengan pihak terkait. Jangan sampai karena jarak sekolahnya yang jauh, kualitas makanannya menjadi basi sehingga tidak berguna.
Terakhir, katanya, sebagai skala prioritas, program ini diharapkan menyasar anak anak yang benar benar membutuhkan. Soalnya, karena satu dan lain hal teknis, program ini tidak bisa serta merta dilakukan serentak atau untuk seluruh anak.(cpb)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
