MEDAN (Waspada): Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Aparatur Sipil Negara (LPKAN) Rafriandi Nasution (foto), mengomentari hasil seleksi Kadis Kesehatan Sumut. Dia menyarankan Pemprovsu melakukan seleksi ulang untuk jabatan tersebut. Karena hasilnya tidak masuk akal dan kurang memenuhi keadilan publik.
Rafriandi Nasution, mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan, Senin (7/10). Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UISU) ini menanggapi Hasil Penerimaan Akhir Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprovsu.
Seperti diketahui, Hasil Penerimaan Akhir Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprovsu sudah diumumkan tanggal 1 Oktober 2024. Yakni, lewat Pengumuman Nomor: 027/Pansel-Selter/X/2024. Di sana dinyatakan, nama Faisal Hasrimy, berada di peringkat pertama untuk jabatan Kadis Kesehatan Sumut. Dia mengalahkan dua peserta lain, yakni Ridesman dan Laura Ance Sinaga.
Atas hasil ini, kemudian menjadi perbincangan di publik. Terutama menyangkut disiplin ilmu dan rekam jejak kedinasan calon kepala dinas tersebut.
Karena Faisal Hasrimy, berlatarbelakang dari ilmu pemerintahan, sementara Ridesman dan Laura Ance, mereka sama-sama berlatar belakang ilmu kesehatan.
Laura Ance Sinaga, adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut, sedangkan Ridesman, merupakan Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RSU Haji Medan.
Adapun Faisal Hasrimy, saat ini diamanahkan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat. Selain itu, Faisal juga masih menyandang status sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) defenitif.
Dalam karirnya di pemerintahan, Faisal Hasrimy, tidak pernah bertugas di jajaran kesehatan. Jabatan sebelumnya di Pemprovsu, dia pernah menjabat sebagai kepala Biro Umum dan Perlengkapan.
Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Pemantau Kebijakan Aparatur Sipil Negara (LPKSN) Rafriandi Nasution, menyampaikan tanggapannya. Dia menyarankan Pemprovsu melakukan seleksi ulang untuk jabatan tersebut. Karena hasilnya tidak masuk akal, dan kurang memenuhi keadilan publik.
Dikatakan Rafriandi, melihat hasil akhir seleksi jabatan Kadis Kesehatan tersebut, sangat wajar bila publik bereaksi. Karena, yang berada di peringkat pertama tidak proper (sesuai) antara jabatan dengan disiplin ilmunya. “Tapi kita tak perlu dulu curiga ada udang di balik peyek.Tapi sepandai-pandai durian disimpan, baunya akan tercium juga,” katanya.
Disebutkan Rafriandi, sebaiknya Pemprovsu tidak mendiamkan persoalan ini, karena publik sudah mengkritisinya. “Jadi kita harapkan dilakukan evaluasi ulang. Kalaupun memang ada kesilapan, tidak salah meminta maaf,” tambahnya.
Bagaimana kalau hasil tersebut sudah menjadi pilihan Pemprovsu, dalam hal ini Pj.Gubsu ? Kata Rafriandi, harapannya ada pada para ahli bidang kesehatan. “Yakni, para ahli dari berbagai universitas, tapi bisa mengajukan kaji ulang atas penetapan Kadis Kesehatan tersebut,” sebutnya. (m07)
