Waspada
Waspada » Hakim Diharap Tolak Gugatan Penggugat
Medan

Hakim Diharap Tolak Gugatan Penggugat

PENGACARA Hj Meilizar Latief, Raja Makayasa Harahap selaku pengacara Hj Meilizar Latief. Tergugat anggota DPRD Sumut Hj Meilizar Latief berharap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, menolak gugatan penggugat Parlaungan Simangunsong, dalam kasus perselisihan internal Partai Demokrat. Waspada
PENGACARA Hj Meilizar Latief, Raja Makayasa Harahap selaku pengacara Hj Meilizar Latief. Tergugat anggota DPRD Sumut Hj Meilizar Latief berharap majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, menolak gugatan penggugat Parlaungan Simangunsong, dalam kasus perselisihan internal Partai Demokrat. Waspada

MEDAN (Waspada): Tergugat anggota DPRD Sumut Hj Meilizar Latief mengatakan, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diharap tolak gugatan penggugat Parlaungan Simangunsong, dalam kasus perselisihan internal Partai Demokrat.

Parlaungan Simangunsong menggugat ke PN Medan tertuang dalam perkara Reg. 258/Pdt.G/2020/PN.Mdn.

Dalam gugatan itu, Parlaungan Simangunsong melawan Mahkamah Partai Demokrat sebagai Tergugat I dan Hj. Meilizar latief sebagai Tergugat II.

Sidang putusan dijadwalkan akan berlangsung di PN Medan, Jumat (17/7).

Parlaungan Simangunsong menggugat, karena keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai No. 04/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2020.

Adapun amarnya memberhentikan Parlaungan Simangunsong dari keanggotaan/kader Partai Demokrat dan mem-PAW dirinya sebagai Anggota DPRD Sumut dan digantikan oleh Hj Meilizar Latief.

“Tidak ada alasan bagi majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, karena putusan Mahkamah Partai telah mengikat dan final, ” kata Raja Makayasa Harahap selaku pengacara Hj Meilizar Latief di Medan, Kamis (16/7).

Sebagai pengacara, lanjut Raja, majelis hakim diharap tolak gugatan penggugat sesuai dengan argumentasi dan pembelaan hukum yang disampaikan kemarin.

Ia menerangkan, penggugat dalam kasus ini, telah salah menafsirkan perkara internal partai dengan perbuatan melawan hukum, sehingga konsekuensi hukumnya berbeda.

“Gugatan Penggugat bertentangan dengan kompetensi relatif pengadilan, seharusnya Pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang mengadili inheren dengan putusan Mahkamah Partai dengan No. 04/PIP-MP/2019 tertanggal 09 Maret 2020,” ucapnya.

Ia menilai, gugatan Penggugat tidaklah jelas dan kabur. Gugatan Penggugat menurutnya, kurang pihak karena tidak dimasukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sebagai Pihak dalam perkara.

“Putusan Mahkamah Partai telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Partai memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai,” terangnya.

Namun ia menegaskan, apapun keputusan majelis hakim nantinya, pihaknya, akan tetap menghormati dan menerimanya.

“Kita akan menghormatinya. Tapi nanti, kita lihat saja hasilnya,” tutupnya. (m32).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2