Habiburrahman Sinuraya Minta Masyarakat Lengkapi Adminduk

  • Bagikan
Anggota DPRD Kota Medan Habiburrahman Sinuraya, saat menggelar Sosialisasi Perda No.5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan di Jalan Brigjen Katamso Medan Pantai Burung Lorong 3, Sabtu (8/5). Waspada/ist
Anggota DPRD Kota Medan Habiburrahman Sinuraya, saat menggelar Sosialisasi Perda No.5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan di Jalan Brigjen Katamso Medan Pantai Burung Lorong 3, Sabtu (8/5). Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Kota Medan Habiburrahman Sinuraya, meminta masyarakat Kota Medan untuk dapat melengkapi administrasi kependudukan (Adminduk) guna mempermudah data penerima setiap bantuan dari pemerintah.

“Lengkapi Adminduk nya, karena banyak yang tidak bisa menerima bantuan karena datanya tidak lengkap,” ujarnya saat menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) No.5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan di Jalan Brigjen Katamso Medan Pantai Burung Lorong 3, Sabtu (8/5).

Politisi muda Partai NasDem ini, menyatakan, pemerintah telah memberikan bantuan kepada masyarakat baik itu bantuan yang anggarannya dialokasikan baik dari APBN, dan APBD kabupaten/Kota, guna upaya penanggulangan kemiskinan.

Jamin Perlindungan

Diketahui, Perda No.5 Tahun 2015 terdiri atas XII Bab dan 29 pasal,seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin.

“Seperti di pasal 12 Bab V, ayat 1 pemerintah daerah berkewajiban menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dan di ayat 2, masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin di lingkungannya,”sebutnya.

Kemudian, pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

“Dalam perda ini sudah sangat jelas hak-hak apa saja yang wajib didapatkan warga Miskin Kota. Jika ini dijalankan dengan maskimal maka dari tahun ketahun masyarakat miskin Kota tentunya akan menurun,” jelasnya.

Begitu juga soal jaminan kesehatan, dalam Perda No 5 tahun 2015, lanjut Habib, warga Kota Medan yang termasuk dalam kategori miskin memiliki hak atas kebutuhan pangan (Raskin), pelayanan kesehatan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kemudian pelayanan pendidikan (gratis 12 tahun), pekerjaan dan berusaha (lapangan kerja), perumahan (bedah rumah), air bersih dan sanitasi yang baik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Habib juga mengingatkan masyarakat tetap menerapkan Protol Kesehatan (Prokes) memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

“Virus Corona ini nyata, jadi mari kita menjaga jesehatan diri dan menerapkan Prokes. Bagi warga Kota Medan juga jangan takut untuk divaksinasi covid 19,” tuturnya. (h01)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *