Waspada
Waspada » Gubsu Perlu Serap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten/Kota
Medan

Gubsu Perlu Serap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten/Kota

WARGA Tebing Tinggi, Soe Kirno SE. Gubsu diminta serap aspirasi di kabupaten/kota sebelum terapkan new normal. Waspada/Ist
WARGA Tebing Tinggi, Soe Kirno SE. Gubsu diminta serap aspirasi di kabupaten/kota sebelum terapkan new normal. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Gubsu Edy Rahmayadi diminta untuk tidak tergesa-gesa menerapkan new normal atau pola hidup normal baru di tengah pandemi Covid-19. Karenanya, Gubsu perlu serap aspirasi masyarakat di kabupaten/kota sebelum terapkan new normal.

Gubsu perlu serap aspirasi dan saran dari semua elemen masyarakat di kabupaten/kota sebelum terapkan new normal.

“Orang nomor satu di Sumut ini perlu menyerap aspirasi dan saran dari semua elemen,” kata salah seorang warga kota Tebing Tinggi, yang juga pemerhati bidang sosial, Soe Kirno SE (foto) kepada Waspada, Sabtu (6/6).

Setelah bertemu dengan para ahli dan semua elemen yang ada, Gubernur Edy perlu kemudian mendiskusikannya dengan wali kota dan bupati se-Sumut.

“Kemudian nantinya akan dipilah dan dipilih, mana yang bisa diterapkan, karena Sumut memiliki 33 kabupaten/kota yang kondisinya berbeda-beda,” ujarnya.

Namun langkah-langkah yang diambil harus sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Menurut Soe Kirno, Gubsu tampaknya menerapkan prinsip kehati-hatian (prudensial) dalam bertindak.

“Masa transisi adalah waktu untuk mengkaji, menyusun kebijakan, melakukan sosialisasi, dan edukasi untuk menyiapkan masyarakat menyambut new normal,” katanya.

Rapid Test

Misalnya di bidang pendidikan. Pelaksanaan new normal dilakukan dengan berbagai syarat, yaitu dilaksanakan rapid test untuk seluruh guru dan pegawai sekolah.

Kemudian sterilisasi dengan disinfektan secara periodik terhadap ruang kelas, ruang guru, hingga pengaturan jam belajar mengajar.

“Bila tidak memenuhi syarat-syarat, aktivitas new normal di bidang pendidikan harus ditunda,” ujarnya.

Penerapan new normal membutuhkan penyesuaian di berbagai sektor. Pelayanan publik sebagai salahsatu sektor yang banyak berurusan dengan masyarakat, harus lebih dulu melakukan penyesuaian dan pembenahan.

“Salah satu langkah yang dianggap penting, yakni transformasi digital,” sarannya.

Prinsipnya tetap produktif dalam beraktivitas dan memperhatikan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Dasar pelayanan berbasis digital dinilai sangat penting.

Walaupun mengurangi tatap muka, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus berlanjut.

Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pemerintahan juga harus meningkatkan kemampuan Informasi Teknologi (IT).

Tentunya dibarengi dengan melengkapi perangkat-perangkat digitalnya

SDM sebagai personel menjadi kunci utama sukses tidaknya pelayanan berbasis digital.

“Semua Operasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumut diharapkan secepatnya menggodok konsep terkait penerapan new normal, untuk nantinya dibahas dan menghasilkan kebijakan yang optimal,” ingatnya.

“Hanya perlu diingat bahwa bagaimanapun, new normal adalah kebijakan nasional dan bukan kebijakan biasa. Penerapannya juga harus mengikuti arahan pemerintah pusat,” tutupnya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2