Waspada
Waspada » Gubsu Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Proses Hukum PT SMGP
Medan

Gubsu Minta Masyarakat Bersabar Tunggu Proses Hukum PT SMGP

GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Gubsu minta masyarakat bersabar tunggu proses hukum terhadap PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Waspada/Ist
GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Gubsu minta masyarakat bersabar tunggu proses hukum terhadap PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, meminta masyarakat bersabar mengikuti proses hukum terhadap PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).

Diakuinya, pihak perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) itu bisa dijerat hukum, bila hasil penyelidikan ditemukan kelalaian.

Pernyataan itu disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi, saat ditanya wartawan, di rumah dinasnya, Rabu (27/1). Dia mengomentari tentang peristiwa kebocoran gas yang diduga terjadi dari proyek pembangunan power plant PLTP yang dikerjakan PT SMGP, di Kab. Mandailing Natal (Madina).

Akibat peristiwa yang terjadi tanggal 25 Januari 2021 itu, lima orang warga meninggal dunia, diduga akibat terhirup gas beracun.

Kepada wartawan, Edy Rahmayadi, mengatakan tentang proses hukumnya, masih ditangani oleh pihak kepolisian. Karena itu, masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasilnya.

Dari sisinya sebagai pemerintah, dikatakan Edy Rahmayadi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) meminta PT SMGP bertanggungjawab atas timbulnya korban dalam peristiwa kebocoran pipa gas tersebut. Yakni menanggung biaya perobatan dan santunan terhadap para korban. ‘’Kalau masalah hukumnya, kita serahkan kepada pihak penyidik,’’ katanya.

Begitupun Edy Rahmayadi, tidak menampik bahwa Pemprovsu ada merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHK). Yakni tentang penggunaan lahan hutan lindung di Kab. Madina untuk kepentingan saluran pipa gas milik PT SMGP.

Tidak Ada Penduduk

Dijelaskan Edy Rahmayadi, saat PT SMGP meminta hutan lindung untuk dilalui pipa-pipa tentang uap panas, dan gas, pihaknya mengizinkannya. Alasannya, karena di hutan lindung tidak ada penduduk.

‘’Ada sekitar 100 hektar. Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Kementerian LHK. Selanjutnya kementerian yang punya kewenangan,” kata Edy Rahmayadi.

Terkait dengan penyebab pasti kebocoran pipa gas milik PT SMGP, Edy Rahmayadi, mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Dia juga mengaku, masih menunggu informasi pasti dari instansi yang berkompeten.

‘’Sabar, ya. Saat ini sudah ada tim dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM yang melakukan pengecekan ke lokasi,’’ tambahnya.

Tapi, dari informasi sementara yang diperolehnya, Edy Rahmayadi mengaku jenis gas yang terhirup sejumlah warga hingga menyebabkan meninggal dunia, yakni Asam Sulfat.

“H2SO4, itu asam sulfat. Kalau tersedot (terhirup) manusia yang berlebihan membuat orang sesak napas. Karena ada zat karbon yang tinggi. Tapi untuk pastinya, sudah ada tim yang turun ke sana (lokasi kejadian)” ucapnya. (m07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2