Gubsu Minta BUMD Hindari Monopoli Pasar

Gubsu Minta BUMD Hindari Monopoli Pasar

  • Bagikan
GUBSU Edy Rahmayadi (empat kiri) didampingi Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting (tiga kanan), memegang dokumen Ranperda Perseroda Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) yang telah disetujui 8 fraksi dan disahkan menjadi Perda, Selasa (25/5). Waspada/Dok Humas DPRD Sumut
GUBSU Edy Rahmayadi (empat kiri) didampingi Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting (tiga kanan), memegang dokumen Ranperda Perseroda Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) yang telah disetujui 8 fraksi dan disahkan menjadi Perda, Selasa (25/5). Waspada/Dok Humas DPRD Sumut

Medan (Waspada): Gubsu Edy Rahmayadi minta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengelola investasi dengan prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional serta dapat menghindari terjadinya monopoli pasar.

Hal itu disampaikan Gubsu pada pidato merespon Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) yang telah disetujui 8 dari 9 fraksi dan disahkan menjadi Perda di ruang paripurna dewan, Selasa (25/5).

Hadir Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dua wakil ketua Rahmansyah Sibarani,dan Harun Mustafa, para anggota dewan dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lebih lanjut dikatakan Gubsu,  beberapa poin tujuan ditetapkannya Perda tersebut,  di antaranya untuk meningkatkan fungsi dan peran Perseroda guna mendukung pembangunan infrastruktur, mengelola investasi dengan prinsip ekonomi dan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan perundang-undangan.

Adapun manfaat pendirian Perseroda dimaksud, kata Edy, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup berupa barang atau jasa, mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat.

“Modal dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp38,250 miliar, paling sedikit 25% dari modal dasar harus sudah ditempatkan pada saat pendirian Perseroda ini,” sebut Edy Rahmayadi.

Dalam hal ini,  kewenangan Pemprov ada pada komposisi saham sebesar 51%.

Ia menambahkan, selama ini pembangunan hortikultura dan komoditi lainnya masih sangat kuat dikuasai dan ditentukan pasar. Sehingga, hal itu rentan menimpa petani yang seringkali harus menerima dampak dari mekanisme atau hukum permintaan dan penerimaan.

“Untuk itu, keluar masuk barang ada yang mengatur. Dengan Perda ini BUMD bisa menangani, dan tidak lagi rakyat (seperti petani) diperlakukan tidak baik. Sehingga tidak ada harga naik dan turun seenaknya, guna menjaga kesejahteraan petani,” jelas Edy.

Selanjutnya, dikatakan Edy, komoditi yang mengalami surplus (ketersediaan) bisa terjaga dan dapat dikendalikan pasarnya. Sehingga, pengelolaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus pemasukan untuk pendapatan daerah.

Modal Investasi

Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut Thomas Dachi dalam laporannya menyampaikan hasil pembahasan terkait Ranperda sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sebelumnya berbentuk PT menjadi Perseroda.

“Bahwa berdasarkan pendapat akhir fraksi-fraksi, sebanyak 8 fraksi yang setuju agar Ranperda ini segera ditetapkan menjadi Perda,” ujar Thomas. Adapun satu fraksi lagi masih melakukan penyempurnaan.

Dengan Perseroda tersebut, lanjutnya, peluang untuk memperoleh modal dalam bentuk investasi dari pihan lain menjadi terbuka, sehingga BUMD tersebut diyakini akan tumbuh dan berkembang pesat, sekaligus berdampak pada kinerja perusahaan.

Acara penandatanganan Berita Acara Penyerahan (BAP) dokumen Ranperda dilakukan Gubsu, diikuti Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Ketua Bapemperda Thomas Dachi. (cpb)

  • Bagikan