Waspada
Waspada » Gubsu Harapkan Persoalan Tanah Segera Selesai
Medan

Gubsu Harapkan Persoalan Tanah Segera Selesai

GUBSU Edy Rahmayadi, saat menghadiri dan membuka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut. Gubsu harapkan persoalan tanah segera selesai. Waspada/Ist
GUBSU Edy Rahmayadi, saat menghadiri dan membuka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut. Gubsu harapkan persoalan tanah segera selesai. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengharapkan, persoalan tanah di daerah ini segera selesai. Contohnya, tentang sengketa lahan eks HGU PTPN II yang sudah berlangsung lama. Karena, selain untuk kepastian hukum, hal tersebut juga berdampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut, di Hotel JW Marriot, Rabu (31/3).

Gubsu Edy Rahmayadi ingin, penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan melibatkan rakyat maupun pihak lainnya.

Karena itulah, dia berharap, Rakor GTRA tersebut mampu menyelesaikan masalah pertanahan dengan lembaga teknis lainnya, melalui gerakan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Sumut.

Seperti sengketa lahan eks HGU PTPN II, menurut Edy Rahmayadi, melalui Rakor tersebut harus dapat dirumuskan langkah-langkah strategis guna penyelesaian nya. Sehingga rakyat mendapat kepastian hukum.

Kata Edy Rahmayadi, kepastian hak atas tanah, akan berujung pada kesejahteraan masyarakat tersebut. Masyarakat bisa mengelola tanahnya untuk pertanian, perkebunan atau yang lainnya. Sehingga pendapatan daerah juga ikut meningkat.

Selesaikan Sengketa Tanah Eks HGU PTPN III

Sementara itu, Kakanwil Badan Pertananah Nasional (BPN) Sumut Dadang Suhendi mengatakan, salah satu rencana kerja gugus tugas tahun 2021 adalah menyelesaikan sengketa tanah eks HGU PTPN III, di Blok 37 di Martoba, Pematangsiantar. Serta menyelesaikan hasil Rakor GTRA yang belum selesai pada tahun 2020.

Adapun hasil GTRA 2020 menghasilkan lokasi kegiatan redistribusi yang berbasis rencana dan program di sektor perkebunan, pariwisata dan transmigrasi.

Di bidang perkebunan, telah dilakukan identifikasi dan verifikasi lokasi peremajaan sawit rakyat di Sumut. Di tahun 2021 lokasi tersebut secara nasional telah ditetapkan sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria.

“Prioritas pertama yang direncanakan pada kuartal pertama tahun ini, sertifikat dapat diserahkan kepada 269 kepala keluarga yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapsel, seluas 307 hektare, ” kata Dadang. (m07)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2