Waspada
Waspada » Gubsu Didesak Copot Kadis Bina Marga
Medan

Gubsu Didesak Copot Kadis Bina Marga

PARA pengunjukrasa dari FP3SU melakukan aksi demo di gedung DPRD Sumut, Kamis (13/2). Gubsu didesak copot Kadis Bina Marga Sumut, terkait dugaan bagi-bagi proyek di dinas tersebut. Waspadsa/Partono Budy
PARA pengunjukrasa dari FP3SU melakukan aksi demo di gedung DPRD Sumut, Kamis (13/2). Gubsu didesak copot Kadis Bina Marga Sumut, terkait dugaan bagi-bagi proyek di dinas tersebut. Waspadsa/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Gubsu Edy Rachmayadi didesak copot Kadis Bina Marga, terkait dugaan kegiatan bagi-bagi proyek di dinas tersebut.

Gubsu didesak copot Kadis Bina Marga, karena diduga ikut memenangkan tender kepada pihak yang sudah ditentukan lebih dahulu.

Desakan ini disampaikan Forum Pemuda Peduli Pembangunan Sumut (FP3SU) ketika melakukan aksi unjukrasa di halaman gedung DPRD Sumut, Kamis (13/2).

Berdasarkan salinan yang diterima Waspada terkait proyek anggaran tahun 2020 di Bina Marga Sumut, terlihat coretan nama yang diduga akan menerima berbagai paket, yang anggarannya rata-rata di atas Rp 1 miliar.

Nama-nama yang ditulis dengan bolpoin itu bahkan ada yang dicantumkan lebih dari sekali.

FP3SU menilai, berdasarkan keterangan dan data awal, mereka melihat adanya dugaan prosedur penyalahgunaan wewenang dari Dinas Bina Marga. yang telah memenangkan tender proyek kepada pihak yang sudah ditentukan lebih dahulu.

Disebutkan, deal transaksinya dilakukan di sebuah perumahan mewah di Medan, yang mengindikasikan adanya konspirasi tender penunjukan langsung.

Hal ini jelas melanggar hukum serta merugikan negara, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan peraturan presiden No 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atau Keppres No 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa disebutkan wewenang dan tanggungjawab pejabat terkait.

Di dalam peraturan Presiden No 8 tahun 2006, pasal 9 ayat 3 disebutkan, pelaporan pemenang tender disampaikan sesudah mendapat pertimbangan.

Hambat Pembangunan

FP3SU khawatir dengan kondisi dugaan bagi-bagi proyek yang merugikan negara dan dapat menghambat proses pembangunan infrastruktur di Sumut.

Meski sudah lama menyampaikan aspirasinya, tak satu pun perwakilan dari DPRD Sumut yang menerima pengunjukrasa, karena saat bersamaan juga sedang berlangsung pertemuan antara Gubsu dan Forkompimda, terkait isu pemusnahan babi.

Sementara terkait dengan aksi demo di DPRD Sumut terkait bagi-bagi proyek, salah seorang staf di Dinas Bina Marga, Agus menyebutkan, pihaknya sudah berkordinasi dengan Pemprovsu.

“Saya sudah kordinasi dengan bang Salman,” kata Agus via Whatspp kepada Waspada, kemarin. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2