Waspada
Waspada » Good Governance Perlu Terapkan Keterbukaan Informasi
Medan

Good Governance Perlu Terapkan Keterbukaan Informasi

PAKAR Sosial Dadang Darmawan. Good Governance perlu terapkan keterbukaan informasi. Waspada/Ist
PAKAR Sosial Dadang Darmawan. Good Governance perlu terapkan keterbukaan informasi. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pemerintahan yang baik (good governance) itu adalah pemerintahan yang perlu terapkan keterbukaan informasi dalam sistim pemerintahannya.

Karenanya, good governance perlu terapkan keterbukaan informasi dan tidak perlu menutupi-nutupi semua aksesnya. Sebab itu juga hak publik untuk mengetahuinya.

Begitupun bila pejabatnya senang bila dikritisi oleh rakyatnya. Karena kritikan lebih membuka mindset pejabat publik untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.

Inilah gaya pemimpin dan pemerintahan yang maju

Demikian Pakar Sosial Dadang Darmawan (foto) kepada Waspada, Rabu (19/8/2020) menyikapi para pejabat pemerintahan yang tidak transfaran dalam informasi publik.

Sesuai UU No14 tahun 2008 tahun tentang Keterbukaan Informasi Publik, ini juga merupakan tugas para pejabat publik.

“Tidak kah dalam sumpah jabatan mereka juga harus melaksanakan tugasnya dengan jujur. Tapi ini selalu diabaikan mereka,” katanya.

Di beberapa daerah pemerintahnya tranparansi dalam melaksanakan sistim pemerintahannya. Dan terbukti, pemerintahan itu berhasil dan pemimpinnya dicintai rakyatnya.

Menurut Dadang, salah satu indeks pemerintahan yang baik (good governance) adalah ketransparansian diterapkan.

Begitupun dengan pemerintahannya memiliki daya tanggapnya pada persoalan masyarakatnya.

Tapi yang terjadi hari ini, lanjut Dadang, itu jauh berbeda dari harapan.

Contoh kecil saja, untuk mendapatkan informasi anggaran yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) begitu sulitnya bagi masyarakat.

Padahal secara akademis, ini bisa untuk bahan kajian dari akedemik dan juga masyarakat. Tapi inipun terkesan ditutup tutupi.

“Ini ada apa, bila tidak ada sesuatu yang akhirnya menimbulkan kecurigaan di masyarakat, ” ucap Dadang lagi.

Sama halnya yang terjadi saat ini, masalah anggaran Covid-19 yang terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah.

Padahal adalah hak publik untuk mengetahuinya.

“Sangat disayangkan, seperti yang terjadi di Sumut, legislatif berulangkali meminta laporan anggaran pendistribusiannya agar semua anggaran itu dipublikasikan namun terkesan ditutupi,ujar dosen UMA ini.

Padahal legislatif menjalankan fungsinya sebagai pengawasan (controlling).

Bahkan seharusnya tanpa diminta pun penyelenggara kebijakan dalam hal ini pemerintah Sumateta Utara sebagai Gugus Tugas Pengendalian Covid-19 memberikannya tanpa diminta.

Kecurigaan

Dadang  menilai, bila ada yang ditutupi, maka semakin besar kecurigaan masyarakat akan terjadinya korupsi. “Kita tidak menginginkan para pemburu rente ditengah Covid ini berlangsung,” katanya.

“Ini pandemi, ini adalah situasi di mana masyarakat dalam kesusahan. Begitu banyaknya kesusahan rakyat akibat pandemi ini,” katanya.

Pengangguran bertambah, masalah sosial meningkat karena keterpaksaan dan ketiadaan. Tapi masih ada yang berusaha untuk mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat.

Dikhawatirkan ini ke depannya terulang lagi bila ada situasi darurat.

Hendaknya dengan UU tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dalam hal darurat seharusnya mereka juga ikut mengawasi berlakunya UU tersebut.

“Tapi yang terjadi malah mereka terkesan leluasa sebagai penyelenggara kebijakan itu sendiri yang dibuat tanpa alur akedemik itu, ” tutup Dadang. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2