MEDAN (Waspada): Anggota DPRD Sumut Rudi Alfahri Rangkuti (foto) berpendapat, wacana menggelar pemilihan kepala daerah (KDH) melalui DPRD provinsi/kabupaten/kota perlu disikapi serius.
Dewan menilai, perlu ada keberanian pemerintah untuk tidak lagi menggelar pemilihan langsung, guna menghemat anggaran dan mengikis praktik terjadinya suap yang sudah mentradisi saat pemilihan.
“Kita melihat terlalu banyak persoalan yang muncul akibat pemilihan kepala daerah secara langsung dengan anggaran yang terlalu besar, sehingga ini harus dievaluasi lagi dan perlu diwacanakan dengan pemilihan secara tidak langsung,” kata Rudi kepada Waspada di Medan, Senin (16/12).
Anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sumut 12 Binjai Langkat itu, merespon wacana yang dilemparkan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPRD, karena pemilihan secara langsung memakan biaya besar.
Menyikapi hal itu, Rudi menyebutkan secara pribadi dirinya menyetujui pemilihan KDH digelar di DPRD, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipatuhi bersama.
“Yang pertama, lakukan evaluasi tentang partisipasi masyarakat yang selama ini sudah terbiasa ikut Pilkada melalui TPS, seberapa besar tingkat persetujuannya dengan pemilihan KDH di DPRD. Kemudian, jika disetujui, maka harus dilibatkan semua Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi jalannya pemilihan mulai dari Gubernur, Bupati hingga Walikota,” katanya.
Kedua syarat itu, sebut Rudi, menjadi salah satu dari sekian parameter yang patut dijadi pertimbangan, karena dengan survei itu akan diketahui tingkat partisipasi masyarakat yang setuju.
“Untuk APH sendiri, semua pihak termasuk pimpinan dewan, partai dan anggota dewan akan diawasi di hari pemilihan yang melibatkan voting anggota dewan, guna mencegah terjadinya praktik suap,” imbuhnya.
Harus Berani
Rudi berpendapat, dengan anggaran yang sangat besar di 37 provinsi di Indonesia, dan 33 kabupaten/kota di Sumut, belum lagi melibatkan penyelenggara pemilu seperti KPD, Bawaslu, dibantu TNI/Polri, sungguh tak terbayangkan berapa biaya dan kinerja yang harus dikeluarkan.
“Kalau misalkan anggaran Rp 1 triliun per daerah yang disalurkan melalui KPU/Bawaslu untuk pemilihan kepala daerah secara langsung, maka hal itu bisa dikompensasikan dengan bantuan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Ketimbang kita gelontorkan, tapi di lapangan sulit dibantah warga tidak menerima uang saat pencoblosan,” katanya.
Namun di lain pihak, untuk merealisasikan pemilihan KDH di DPRD, pemerintah harus berani melakukan langkah.
“Harus ada keberanian dengan segala risiko dan konsekuensinya, agar pemilihan kepala daerah secara tidak langsung bisa berjalan lancar, aman dan damai hemat biaya di DPRD, dan di sisi lain praktik suap yang sudah menjadi rahasia umum, yang terjadi di pemilihan langsung itu, dapat dikikis perlahan dan tidak lagi jadi tradisi,” katanya. (cpb)
