Waspada
Waspada » FSGI Sesalkan Wacana PPN Untuk Pendidikan
Medan

FSGI Sesalkan Wacana PPN Untuk Pendidikan

PPN. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyesalkan wacana adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pendidikan. Ilustrasi
PPN. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyesalkan wacana adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pendidikan. Ilustrasi

MEDAN (Waspada): Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Fahriza (FSGI) Marta Tanjung, Jumat (11/6) menyesalkan wacana adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pendidikan.

Hal itu disampaikannya menyahuti pemberitaan, bahwa pemerintah akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sebelumnya, jasa pendidikan alias sekolah masuk kategori jasa bebas PPN.

Kata dia, bantuan dan peran swasta sangat diharapkan agar semua anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan.

“Jika PPN jasa pendidikan dilakukan maka yang paling terimbas adalah sekolah swasta. Padahal kalau tidak ada sekolah swasta, maka pendidikan di Indonesia tidak akan jalan,” katanya.

Dia menilai, jika hal itu dilakukan, maka akan kesan yang ada, pemerintah bukannya membantu, ini malah memberatkan.

Tidak sampai di situ, lanjutnya, dengan bertambahnya PPN, maka mau tidak mau sekolah akan menaikkan biaya sekolah dan orang tua sebagai konsumen akhir dari jasa pendidikan yang akan menanggung beban yang semakin berat.

“Kalau memang benar ada rencana pemerintah mengenakan PPN bagi jasa pendidikan dalam hal ini sekolah, maka hal ini patut disesalkan. Mengingat amanah untuk mencerdaskan anak bangsa melalui sekolah tidak bisa dilakukan sendirian oleh negara,” ungkapnya.

Hal lain disampaikanya, agar kita semua berharap ini tidak benar, karena sudah ada bantahan dari Menkeu Sri Mulyani.

Tetapi tersebarnya draft pembahasan Revisi UU perpajakan cukup menjadi warning bagi kita agar berhati-hati bahwa kemungkinan jasa pendidikan dikenakan PPN itu ada.

“Dan oleh karenanya itu harus kita cegah sebelum terjadi,” paparnya.

Terpisah Ketua Asosiasi Guru Agama Islam Indosia (AGPAII), Ali Nurdin juga menyesalkan hal ini apabila terjadi. Selain akan memberatkan orang tua siwa di sekolah swasta. “Sebagai guru saya tidak setuju adanya rencana ini,” ucapnya.(m22).

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2