Waspada
Waspada » FSGI Sampaikan Catatan Untuk Program Sekolah Penggerak
Medan

FSGI Sampaikan Catatan Untuk Program Sekolah Penggerak

MEDAN(Waspada): Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung (i) menyampaikan catatan pada program Mendikbud Nadiem Makarim tentang Sekolah Penggerak.

Dimana, Sekolah Penggerak merupakan episode ke-7 dari program besar Kemendikbud, Merdeka Belajar.
Sekolah Penggerak adalah katalis menggerakkan visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
Kata Fahriza,Minggu (21/2) pada konteks Sumatera Utara, ada 6 Kabupaten/ Kota yang akan menjadi sasaran Sekolah Penggerak yaitu Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Karo dan Kota Medan.
Sementara untuk SMA/ SMK akan menjadi tanggung jawab Pemprov Sumatera Utara.
“Saya kira agak sulit bagi Pemerintah Daerah di Sumatera Utara jika harus menyisihkan sebagian anggarannya untuk Sekolah Penggerak. Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran Sekolah Penggerak di Sumatera Utara adalah termasuk Pemerintah Daerah yang belum menyediakan anggaran 20 % untuk pendidikan murni dari APBD.
Kalaupun anggaran pendidikannya lebih dari 20% terbantu dengan adanya anggaran urusan pendidikan APBN lewat Transfer Daerah,” kata Fahreza.
Kata dia, yang menjadi catatan dalam program ini adalah :
Pertama, apakah program ini merupakan program yang benar-benar dibutuhkan daerah?
Jangan sampai program ini mengulang cara klasik Kemendikbud dalam intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan menggunakan “cara pandang Jakarta” atau lebih bahaya jika menggunakan “cara pandang Senayan” (kantor Kemendikbud, red).
Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan berbagai macam karakteristiknya tentunya membutuhkan model dan pendekatan yang berbeda. Harusnya Kemendikbud dapat belajar dari pelaksanaan PJJ yang jauh dari kata sempurna. Jangan-jangan intervensi yang sudah direncanakan Kemendikbud bukanlah yang dibutuhkan sekolah.
Kedua, walaupun Kemendikbud membantah bahwa Sekolah Penggerak tidak sama dengan Sekolah Model, Sekolah Unggulan atau Sekolah Rujukan tetapi dalam perspektif masyarakat tentunya sekolah-sekolah yang nantinya akan dipilih sebagai Sekolah Penggerak akan mendapat penilaian yang lebih positif dibandingkan sekolah lainnya.

Komitmen Kemendikbud

Hal ini tentu bertentangan secara prinsip dengan komitmen Kemendikbud untuk menghapus sekolah-sekolah favorit lewat sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru.
PPDB-nya ini menghapus favoritisme sekolah tetapi program Sekolah Penggerak justeru dapat menimbulkan sekolah-sekolah favorit.
Ketiga, menjadi persoalan klasik bahwa program-program seperti ini sudah pernah ada lewat sekolah rujukan, sekolah model, sekolah unggulan atau RSBI, namun yang menjadi persoalan adalah kesinambungan program. Cenderung berorientasi proyek.
Habis proyek, habislah programnya. Begitu muncul program baru dengan Menteri baru, sekolah yang sama dapat bantuan lagi mengakibatkan munculnya sekolah-sekolah favorit dan sekolah-sekolah lain tidak mendapatkan bantuan.
Tidak memberikan pengaruh peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas sekolah jadi tidak merata.
Keempat, harus dipastikan bahwa komitmen Pemerintah Daerah yang ikut dalam pelaksanaan Sekolah Penggerak ini benar-benar bisa diimplementasikan khususnya terkait anggaran.
Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa program-program seperti ini cenderung formalitas yang penting bisa terlihat bukti fisiknya.Kelima,harus dipastikan sekolah yang menjadi target sasaran dari Program Sekolah Penggerak tidak sama dengan Program Organisasi Penggerak. Ada irisan intervensi pada kedua program tersebut yaitu peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Jangan sampai ketika nanti Program Organisasi Penggerak dilaksanakan ternyata kehilangan target sasaran karena sudah diambil Program Sekolah Penggerak.
“Maka,saya meragukan Program Sekolah Penggerak ini. Karena yang ideal itu, kita mau sekolah di mana aja di Indonesia seharusnya kualitas, sarana prasarananya sama.Seperti di Jepang. Tidak ada perbedaan kualitas antara sekolah di desa dengan di kota,”pungkasnya.(m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2