Fraksi PKS Tetap Perjuangkan Kepentingan Rakyat

  • Bagikan
WAKIL Komisi X dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Abdul Fikri Fagih. Meski berat, Fraksi PKS tetap perjuangkan kepentingan rakyat. Waspada/Ist
WAKIL Komisi X dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Abdul Fikri Fagih. Meski berat, Fraksi PKS tetap perjuangkan kepentingan rakyat. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Wakil Komisi X dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Abdul Fikri Fagih (foto) mengakui meski berat namun dirinya dan teman-teman lainnya tetap perjuangkan kepentingan rakyat.

Fraksi PKS tetap perjuangkan kepentingan rakyat lewat jalur parlemen sesuai konstitusi dan Undang Undang.

Demikian Abdul Fikri Faqih menjawab Waspada, Senin, (28/9) sekaitan pihaknya sebagai partai oposisi di parlemen.

“Memang sebagai partai yang bergabung dalam parlemen, tentu perjuangan membela kepentingan rakyat lewat jalur parlemen sesuai konstitusi dan Undang Undang kita tetap usahakan dalam menentukan satu kebijakan yang kita anggap tidak sesuai kepentingan rakyat. Bukan ekstra parlemen,” katanya.

Namun kata Fikri, kekuatan kita terlihat tatkala menolak Perpu No.1 tahun 2020 menjadi Undang-undang (UU) karena bertentangan dengan konstitusi. Apalagi fraksi PKS hanya sendirian, jawab Fikri menjawab partainya yang oposisi dengan pemerintah saat ini.

Meski ada kalanya kita tidak berhasil dalam memperjuangkan untuk menolak satu kebijakan pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat. Namun Fikri mengaku, ini adalah suatu tantangan dan kita tetap kekeh dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Bahkan, aku Fikri, tentunya pada lima tahun ke depan bakal berat tantangannya. Karena parlemen selalu hanya mengikuti hampir semua kemauan pemerintah,ungkap Fikri.

Namun demikian, PKS harus menjalin hubungan baik dengan semua elemen. “Di parlemen sesungguhnya tidak semua anggota fraksi harus mengikuti bagian atau kelompok lainnya dan terpasung idenya untuk menjadi keharusan mengikuti puluhan partai atau fraksinya.

“Ketika apa yang kita suarakan dan kita yakini akan mendukung dalam satu kebijakan adalah menegakkan regulasi yang ada dan membela kepentingan umum maka akan banyak juga yang mendukung, “papar Fikri.

Kabulkan Usulan

Contoh faktanya, masih ada hal-hal yang akhirnya parlemen mengabulkan usulan kita. Contohnya saja, Contohnya saja, RUU Cipta Lapangan Kerja yang akhirnya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengeluarkan klaster pendidikan dari Omnibuslaw itu.

“Selain itu kita harus menjaga hubungan dengan elemen bangsa yang ada diluar parlemen. Dan hubungsn itu juga harus baik dan lancar. Dan ini salah satu barangkali senjata yang ampuh meski tidak selamanya efektif.

Namun nyatanya, RUU Haluan Idiologi Pancasila (HIP) pun ditunda karena mendapat banyak protes dari berbagai elemen masyarakat diluar parlemen. Begitu juga RUU PSK dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sementara ketika ditanya tentang moral generasi penerus yang bakal terdegrasi oleh kemajuan teknologi dan budaya milinial menghadapi era industri 4.0. Fikri mengakui dalam hal ini sudah menjadi konsen masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan kita bisa merumuskannya disamping inovasi dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan, kita juga harus merumuskan konservasi nilai religiusitas, budaya dan kearifan lokal yang sesungguhnya,” sebut Fikri

Karena keunikan dan keunggulan bangsa untuk tidak tergerus dengan budaya global yang cenderung instan dan tidak sedikit yang destruktif. Demikian pungkas Fikri. (clin)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *