Waspada
Waspada » Fraksi PKS DPRD Sumut Apresiasi Pencabutan Perpres Investasi Miras
Medan

Fraksi PKS DPRD Sumut Apresiasi Pencabutan Perpres Investasi Miras

WAKIL Ketua PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto. Fraksi PKS DPRD Sumut apresiasi pencabutan Perpres investasi miras. Waspada/ist
WAKIL Ketua PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto. Fraksi PKS DPRD Sumut apresiasi pencabutan Perpres investasi miras. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut mengapresiasi langkah cepat Presiden Jokowi yang memutuskan mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya yang mengatur investasi minuman keras (miras).

“Fraksi mengapresiasi langkah cepat Jokowi yang merespon keberatan masyarakat terkait minuman keras,” kata Wakil Ketua PKS DPRD sumut, Hendro Susanto (foto) kepada Waspada, di Medan, Selasa (2/3).

Ketua Komisi A itu menyebutkan, langkah tersebut diharapkan dapat mengakhiri silang pendapat, dan kritik yang selama sepekan ini gencar dialamatkan ke pemerintah.

Dalam temu persnya di Jakarta, Selasa (2/3), Presiden Jokowi mengatakan pihaknya telah menerima masukan dari ulama MUI, NU, Muhamadiyah dan ormas lainnya serta tokoh agama lain dan masukan dari provinsi dan daerah.

Sehingga dia memutuskan putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol dicabut.

Merespon ini, pemerintah diminta untuk tetap menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor, bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi.

Semestinya, semua konsisten dengan pengamalan sila-sila Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

“Terkait sila pertama semua agama melarang minuman keras karena mudhorotnya jelas dirasakan. Terkait sila kedua, minuman keras jelas mengancam sendi-sendi kemanusiaan yang beradab dan bermartabat karena merusak kesehatan fisik, mental, akal, dan pikiran generasi bangsa,”

Anggota dewan Dapil Sumut 12 (Binjai-Langkat) ini menegaskan, selama ini miras masuk dalam daftar bidang usaha tertutup, yang artinya terbatas dengan syarat ketat.

Pertimbangkan Ekses Miras

Dengan ketentuan ini saja pelanggaran penjualan dan peredaran miras terjadi di mana-mana, dan menjadi faktor utama kriminalitas, keonaran sosial, dan gangguan kamtibmas.

“Di samping pertimbangan moral Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah semestinya menimbang ekses miras yang merusak tatanan sosial dan mengancam generasi bangsa. Persoalan fundamental dan elementer seperti ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama,”

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini mendorong aparat keamanan sebagai penanggungjawab Kamtibmas menyajikan data kepada Pemerintah dan kementerian terkait tentang bahaya miras di masyarakat, tentang tingginya tingkat kriminalitas dan gangguan kamtibmas yang disebabkan miras.

“Tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras. Tugas kita bersama membantu aparat untuk menjaga kamtibmas. Mungkin Pemerintah khilaf, dan menjadi kewajiban kami di Fraksi PKS untuk mengingatkan agar kebijakan ini dibatalkan.

Hendro meminta semua pihak untuk melindungi generasi muda bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia dari bahaya miras. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2