Fraksi HPP DPRD Medan Pertanyakan Prediksi PAD 2022 Sebesar 100 Persen

Fraksi HPP DPRD Medan Pertanyakan Prediksi PAD 2022 Sebesar 100 Persen

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Fraksi Hanura, PSI, PPP (HPP) DPRD Kota Medan pertanyakan asumsi Pemko Medan dalam menaikkan rancangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 hingga lebih dari 100 persen daripada tahun sebelumnya.  Sementara akibat dari dampak pandemi Covid-19 ini, kondisi ekonomi masih belum pulih.

Membacakan pandangan fraksi, Sekretaris Fraksi Erwin Siahaan menuturkan, menilik PAD yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, ada kenaikan pendapatan sebesar 46,57 persen. Dengan proyeksi kenaikan PAD ini, sesungguhnya pemerintah daerah sudah mengasumsikan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sebagai objek pajak dan retribusi.

“Fraksi HPP mempertanyakan apa indikator dan asumsi terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, sementara akibat dari dampak pandemi covid-19 ini, kondisi ekonomi masih belum pulih? Untuk itu kami mohon penjelasan,” ujarnya  saat membacakan Pemandangan Umum terhadap RAPBD 2022 di ruang rapat paripurna DPRD medan, Senin (15/11).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE, didampingi Wakil-wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala dan Bahrumsyah serta dihadiri Sekda Pemko Medan Ir Wiriya Alrahman, MM.

Selain itu Fraksi HPP juga menyoroti proyeksi kenaikan retibusi daerah yang menurut anggota dewan sangat fantastis. Yakni sebesar Rp 142.450.740.467 atau 128, 98 persen. Proyeksi kenaikan pendapatan retribusi ini tentu sudah melalui kajian dan data yang akurat.

“Untuk itu kami mohon penjelasan apa indikator utama yang menjadi argumentasi kuat bahwa proyeksi pendapatan retribusi daerah pada APBD 2022 ini mampu naik sebesar 128,98 persen,” terang dia.

Fraksi HPP juga menyoroti alokasi anggaran di bidang pendidikan yang belum  mencapai 20 persen. Juga mempertanyakan kenaikan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU). Termasuk perubahan belanja Kesbangpol dan Dinas Koperasi dan UKM.

“Pertanyaan kami, apa kondisi darurat dan kebutuhan mendesak, sehingga harus dilakukan perubahan anggaran belanja tersebut, mohon penjelasan,” terangnya.

Sebelumnya dalam paripurna bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution, terungkap R-APBD tahun 2022 dengan proyeksi sebesar Rp 6.273.207.732.441. Yakni bersumber dari  PAD sebesar Rp.3.165.039.172.206; Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.233.946.563.000; dan Pendapatan Transper Antar Daerah sebesar Rp. 874.221.997.235.

Evaluasi Sekda Kota Medan

Dalam paripurna ini, Fraksi HPP secara tegas meminta Wali Kota Medan untuk mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Medan. Sebab sejauh ini kinerjanya di nilai lemah dan sangat buruk.

“Bukti lemah dan sangat buruknya serta tidak profesionalnya kinerja TPAD Kota Medan terlihat dari terjadinya kesalahan dan kelalaian penyusunan R-APBD tahun anggaran 2022,” jelas dia.

Akibatnya, KUA/PPAS Rancangan APBD tahun anggaran 2022 yang sebelumnya sudah di sepakati, terpaksa harus di bahas kembali.

“Menurut pendangan kami, Sekda Kota Medan sebagai koordinator TPAD Kota Medan wajib bertanggungjawab dan sudah pantas dan layak di evaluasi Wali Kota Medan. Sebab ketidak profesionalan dan ketidakmampuan dalam menyusun APBD secara baik dan konprehensif.

“Evaluasi tersebut kita butuhkan sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan agar situasi seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu kami mohon tanggapan dan penjelasan dari wali kota,” tandasnya. (h01)

Teks
Sekretaris Fraksi HPP DPRD Medan, Erwin Siahaan saat membacakan Pemandangan Umum terhadap RAPBD 2022 di ruang rapat paripurna DPRD medan, Senin (15/11). Waspada/Yuni Naibaho

  • Bagikan
Search and Recover