Waspada
Waspada » Fraksi DPRD Sumut Sepakat Tolak Kenaikan PPN Sembako
Medan

Fraksi DPRD Sumut Sepakat Tolak Kenaikan PPN Sembako

ANGGOTA DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. Fraksi DPRD Sumut sepakat tolak kenaikan PPN sembako. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. Fraksi DPRD Sumut sepakat tolak kenaikan PPN sembako. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Sejumlah fraksi di DPRD Sumut sepakat menolak rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Dewan menilai, kenaikan itu semakin membebani masyarakat yang selama ini sudah terhimpit akibat pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Zeira Salim Ritonga (foto) (F-Nusantara), Rudi Alfahri Rangkuti (F-PAN), dan Abdul Rahim (F-PKS) kepada Waspada di Medan, Jumat (11/6).

Ketiganya mereson rencana pemerintah draf Rancangan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yang mengusulkan kenaikan PPN atas sembako sebesar 12 persen. Adapun sembako yang dikenai pajak itu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Terhadap hal ini, Zeira Salim, yang juga Wakil Ketua Komisi B yang membidangi masalah pertanian ini mengaku terkejut.

“Saya kira pemerintah mengurungkan niatnya mengenakan pajak beras, karena hal ini memicu kenaikan harga barang,” katanya.

Dijelaskannya, saat pendemi Covid 19, pemerintah diminta tidak lagi membebani ekonomi masyarakat kecil.

“Sudah susah akan bertambah susah lagi,” sebut anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Pengetatan Belanja

Jika dengan alasan terjadi defisit anggaran akibat pembiayaan terlalu besar menanggulangi Covid-19, Zeira berpendapat pemerintah melalui menteri keuangan dapat melakukan pengetatan belanja yang tidak terlalu penting dan melakukan upaya penghematan pada struktur APBN.

PKB sendiri, baik di provinsi maupun di pusat melalui Ketua Umum Muhaimin Iskandar sudah menyuarakan hal ini kepada pemerintah.

“Kita minta pengenaan pajak untuk beras dan sembako ditiadakan,” sebutnya.
Sikap penolakan yang sama juga disampaikan Rudi Alfahry Rangkuti yang menyebut pengenaan pajak dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat dan membuat mereka makin susah.

“Rakyat sudah susah, jangan dibuat susah lagi dengan kenaikan sembako,” ujar Sekretaris Fraksi PAN DPRD Sumut ini.

Sejawatnya, Abdul Rahim Siregar menilai pengenaan PPN atas sembako adalah kebijakan yang tidak populis, dan tidak merakyat.

“Fraksi PKS menolak kebijakan ini, dan Pemerintah pusat harus lebih cerdas dan visioner dalam mencari solusi atas sumber-sumber pendapatan negara,” sebutnya.

Dia meminta jangan kebijakan justru ingin menyengsarakan rakyat, yang setahun terakhir ini telah berjuang mempertahankan kehidupan di tengah-tengah pandemi. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2