MEDAN (Waspada): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyampaikan keprihatinan atas kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat paripurna yang beragendakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Kamis (8/9).
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan Irwansyah, S. Ag, SH menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi di podium rapat paripurna yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman.
“Fraksi PKS turut berduka cita atas kenaikan harga BBM. Fraksi PKS dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta Pemerintah membatalkan kenaikan harga tersebut,” tegasnya diikuti sejumlah anggota Fraksi PKS lainnya dengan membentangkan tulisan “PKS MENOLAK KENAIKAN BBM”, ” BBM NAIK RAKYAT MENJERIT”, “BATALKAN KENAIKAN BBM LAEEE!!!, “.
Disampaikannya, kenaikan harga BBM akan menimbulkan multiflying effect yang dahsyat dengan naiknya harga barang-barang dan tarif transportasi umum.
“Efek dari kenaikan harga BBM akan sangat memberatkan rakyat yang belum pulih dari hempasan pandemi Covid-19. Kami menerima aspirasi dari beberapa elemen masyarakat seperti buruh dan masyarakat miskin kota yang tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hariannya, ” tegas Irwansyah.
Sementara dalam pemandangan umum Fraksi NasDem DPRD Kota Medan yang disampaikan Sekretaris Fraksi, T Edriansyah Rendy, S, meminta Pemerintah Pemko Medan melalui Dinas terkait untuk bisa meminimalisir dampak kenaikan harga BBM, dengan melakukan intervensi sementara ke pasar untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak naik terlalu signifikan.
“Pemko Medan harus membuat startegi untuk menjaga ekonomi, inflasi dan juga stabilisasi bahan pokok di Medan. Karena kenaikan harga BBM ini sangat terasa bagi masyarakat terutama berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Dilanjutkannya, Fraksi NasDem juga melihat sangat dibutuhkan bantuan langsung ke masyarakat untuk menahan efek negatif kenaikan BBM terhadap perekonomian Kota Medan.
“Fokus anggaran ini harus benar-benar diperhunakan secara efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.
Pemko Medan melalui dinas terkait juga diminta untuk menaikkan porsi anggaran terkhusus untuk bantuan langsung guna meringankan beban masyarakat, karena kenaikan BBM dan efek dari pandemi covid 19 yang telah dirasakan beberapa tahun terakhir ini.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE bersama wakil-wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah serta dihadiri Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman dan Seka Kota Medan Wiriya Alrahman. (h01)
Teks
Fraksi PKS DPRD Kota Medan, menolak kenaikan harga BBM pada rapat paripurna DPRD Kota Medan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap Ranperda P APBD 2022, Kamis (8/9). Waspada/Yuni Naibaho
