FPKS Singgung Dampak Pandemi Dan Perubahan Medan Utara Di RPJMD 2021-2026

FPKS Singgung Dampak Pandemi Dan Perubahan Medan Utara Di RPJMD 2021-2026

  • Bagikan
ANGGOTA Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan menyampaikan pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Senin (26/7). Waspada/Yuni Naibaho
ANGGOTA Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan menyampaikan pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, Senin (26/7). Waspada/Yuni Naibaho

MEDAN (Waspada): Dalam waktu dekat ini, Kota Medan segera memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, sejumlah persoalan bakal menghiasi pembahasan RPJMD yang segera memasuki tahap pembahasan di Panitia Khusus (Pansus).

Dalam paripurna yang beragendakan pemandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Medan terhadap Ranperda Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, Senin (26/7), mengemukan sejumlah pertanyaan diantaranya soal strategi Pemko Medan dalam menyiasati dampak Pandemi di RPJMD serta perubahan gagasan pembangunan 5 tahun ke depan menempatkan kawasan Medan Utara Sebagai Halaman muka pembangunan daerah.

Dua persoalan ini menjadi catatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang disampaikan langsung juru bicaranya, Syaiful Ramadhan.

“Dalam memberikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah terhadap RPJMD 2021-2026 ini,  fraksi PKS mengawali dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota dan jajarannya yang telah menyiapkan RPJMD dengan matang yang memuat visi, misi dan janji kerja yang disampaikan selama kampanye pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota lalu, khususnya janji untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju , dan kondusif.

“Fraksi PKS  mengapresiasi keinginan Wali Kota medan agar dokumen perencanaan ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Medan, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat akibat dampak pandemi covid-19, tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal, jalan, drainase, dan persampahan yang belum ditangani dan dikelola dengan baik, serta kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum memuaskan, ” jelas Syaiful.

Visi Dan Misi

Disampaikannya, setiap Wali Kota tentu memiliki visi dan misi yang harus dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode lima tahunan.

Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahunnya.

“Baik ide baru, gagasan segar, maupun kreativitas tentu saja terbuka, bahkan harus dalam mengantisipasi perkembangan kota yang sangat dinamis, dan itu dapat dilakukan tanpa harus menabrak aturan hukum, ” katanya.

Melihat sejumlah permasalahan tersebut, Syaiful mengatakan Fraksi PKS menanyakan beberapa persoalan dalam RPJMD di antaranya terkait dampak pandemi, rencana pembangunan Medan Utara, persoalan angka kemiskinan, serta persoalan lainnya.

“Sama kita ketahui, pandemi covid-19 telah menyebabkan kontraksi pada perekonomian dunia. Hal ini berimbas pada perubahan target pembangunan pemerintah pusat dalam memenuhi target pembangunan nasional hingga ke tingkat daerah. Pertanyaannya, bagaimana strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD menyikapi perubahan target pembangunan tersebut dan dampak ekonomi ini ?, ” tanya Syaiful.

FPKS juga mempertanyaman persoalan utama dalam pembangunan Kota Medan adalah angka kemiskinan, gini rasio, dan pemerataan infrastruktur wilayah yang tidak merata.

” Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD dengan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 5 tahun ke depan. Pertanyaannya : bagaimana strategi Pemko Medan dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut ?, ” tanyanya.

Halaman Depan

FPKS juga menyinggung Gagasan Pembangunan Medan  Utara yang akan dijadikan sebagai halaman depan.

“Gagasan pembangunan 5 tahun ke depan menempatkan kawasan Medan Utara sebagai halaman muka pembangunan daerah. Tentu saja perubahan kultur masyarakat dari agraris ke industrial mempunyai dampak resiko tinggi. Pertanyaannya : bagaimana strategi pemko medan dalam dokumen RPJMD untuk mengawal perubahan kultur masyarakat tersebut agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi atau efek sosial yang lebih besar ?, ” tanya Syaiful.

Politisi Muda PKS ini juga mempertanyakan capaian pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur pembangunan wilayah masih banyak ketimpangan.

“Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada titik-titik kawasan tertentu saja. Pertanyaannya : Bagaimana strategi pemko medan dalam RPJMD untuk mendorong pemerataan infrastruktur daerah ?, ” tanyanya lagi.

Yang tak kalah pentingnya adalah itu sumber daya manusia dimana sumberdaya manusia menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.Kekuatan pembangunan sektoral untuk mendorong kematangan sumberdaya manusia merupakan dukungan dalam menambah pengetahuan, keterampilan dan daya saing.

Dengan kondisi seperti ini, FPKS mempertanyakan bagaimana pemko Medan menempatkan sektor sumberdaya manusia untuk bisa punya daya saing dalam menatap perubahan-perubahan sosial dan memperkuat aksesibilitas terhadap pekerjaan ?

melihat target dan capaian dalam rpjmd tentu banyak kendala yang dihadapi, khususnya menuju angka indikator keberhasilan yang dicanangkan.

PKS juga mempertanyakan bagaimana Pemko Medan menerapkan analisis resiko yang dihadapi jika capaian yang ditetapkan diprediksi terlalu tinggi ?

Pemko Medan Dinilai Lamban

“Membangun investasi teknologi informasi untuk memperkuat layanan publik, data base, maupun percepatan informasi. Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana Pemko Medan mendorong adanya perbaikan informasi teknologi dalam mendorong layanan informasi publik dan penguatan data base yang aksesibilitas untuk kebijakan dan informatif kepada masyarakat luas?, ” tanya Syaiful.

Dalam mensukseskan RPJMD ini, Fraksi PKS mendorong Pemko menciptakan aplikasi monitoring yang bisa mengawasi kerja-kerja OPD.

“Dalam perjalanannya, pembangunan Kota seringkali keluar dari perencanaan dan target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, kami memandang perlunya Pemko Medan membuat sebuah aplikasi digital untuk mempermudah monitoring kinerja dan capaian dari setiap OPD. Pertanyaannya : apakah pemko medan sudah merencanakannya? atau apa strategi lain dalam menghadapi persoalan ini?, ” pungkasnya. (h01)

  • Bagikan