F-PKS Minta Pemprovsu Laksanakan Penanggulangan Banjir Secara Terencana

  • Bagikan
ANGGOTA DPRD Sumut dari Fraksi PKS Dedi Iskandar. DPRD Sumut kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar melaksanakan program penanggulangan banjir secara terencana dan komprehensif didasari kajian kredibel. Waspada/Ist
ANGGOTA DPRD Sumut dari Fraksi PKS Dedi Iskandar. DPRD Sumut kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar melaksanakan program penanggulangan banjir secara terencana dan komprehensif didasari kajian kredibel. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Fraksi PKS DPRD Sumut kembali mengingatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, agar melaksanakan program penanggulangan banjir secara terencana dan komprehensif didasari kajian kredibel.

Hal itu disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicara Dedi Iskandar SE, dalam pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No 5/ 2019, tentang RPJMD Provsu 2019-2023, dalam rapat paripurna dewan, Rabu (24/11/2021).

Menurut Dedi, permasalahan banjir dan tanah longsor telah menyebabkan penderitaan bagi masyarakat Sumatera Utara, seperti terjadi di Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Labura dan daerah lainnya.

Untuk di Labura, Dedi Iskandar menyebut, banjir terjadi di Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, dan Aek Natas.

“Hal ini nyata-nyata telah menimbulkan kerugian harta, bahkan nyawa. Begitu juga dengan terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat terdampak,” kata Dedi, yang juga Ketua DPD Pujakesuma Kabupaten Labura.

Pada bahagian lain, Fraksi PKS menyoroti permasalahan harga minyak goreng. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas pelaksanaan pasar murah untuk membantu masyarakat.

“Namun, menurut pemantauan kami di lapangan langkah ini belum secara signifikan mampu menekan harga sebagaimana disampaikan dalam jawaban saudara gubernur,” tegas Dedi.

Untuk itu, Fraksi PKS tetap mendorong Pemprovsu supaya melakukan upaya-upaya serius untuk menekan harga. Salah satunya melakukan koordinasi dengan para produsen minyak goreng yang ada di Sumatera Utara.

Yakni, secara serius turut berkontribusi dengan mengalokasikan lebih banyak CPO mereka untuk diproduksi menjadi minyak goreng untuk pasaran dalam wilayah Sumatera Utara sendiri.

“Perlu kami ingatkan, kenaikan harga minyak goreng bukan saja merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga memberi efek negatif kepada kesehatan masyarakat,” kata Dedi.

Hal ini karena harga yang tinggi membuat konsumen terutama rumah tangga berpenghasilan rendah dan UMKM, seperti penjual gorengan cenderung berhemat dengan menggunakan minyak goreng bekas berkali-kali. Tentu ini sangat tidak baik untuk kesehatan masyarakat.

Sedangkan di bidang pendidikan, Fraksi PKS menyebutkan, penurunan kualitas pendidikan nyata-nyata telah terjadi sebagai akibat terganggunya proses pembelajaran selama pandemi.

Penurunan kualitas ini tentu sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

Daya Saing Lemah

Jika tidak dilakukan upaya ekstra dalam menanggulangi ketertinggalan/penurunan kualitas pendidikan ini, dapat dipastikan melemahnya daya saing SDM Sumatera Utara terutama di pasar tenaga kerja.

Efek selanjutnya yang bisa diperkirakan adalah semakin meningkatnya penggangguran, bertambahnya orang miskin, munculnya kerawanan keamanan dan permasalahan sosial lainnya.

“Untuk itu, kembali kami mengingatkan agar Pemprovsu dapat memahami permasalahan ini dengan baik dan melakukan upaya-upaya serius dan terencana dalam menanggulanginya,” harap Dedi.

Pada bahagian lain, Fraksi PKS memberikan presiasi terhadap rencana Pemprovsu menyediakan kembali jaminan kesehatan BPJS PBI bagi 420.000 masyarakat miskin Sumatera Utara.

“Namun, karena ini akan dilakukan secara bertahap, kami tetap mengingatkan agar pelaksanaan program ini benar-benar terealisasi dengan baik dan mengcover target secara keseluruhan dan tidak ada yang tertinggalkan,” imbau Dedi. (cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *