F-PKS Minta Gubsu Tingkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap

  • Bagikan
Juru bicara Fraksi PKS H Ahmad Hadian SPdI. Waspada/Ist
Juru bicara Fraksi PKS H Ahmad Hadian SPdI. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Fraksi PKS DPRD Sumut minta Gubsu, agar memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT)/ honorer di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Juru bicara Fraksi PKS H Ahmad Hadian SPdI menekankan hal itu dalam pemandangan umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Sumatera Utara TA 2021 pada rapat paripurna di gedung dewan, Rabu (8/9/2021).

Fraksi PKS merasa perlu mengingatkan soal itu, karena hal tersebut tidak tergambar dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

Menurut Kang Hadian, sebelumnya anggota Fraksi PKS sudah pernah menyampaikan usulan tersebut dalam rapat antara Komisi E DPRD Sumut dengan Kadis Pendidikan Sumut, yang diperkuat kembali melalui usulan pada rapat Badan Anggaran dengan TAPD.

Seharusnya dengan jumlah pos anggaran yang besar di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah juga dapat meningkatkan kesejahteraan guru tidak tetap/ guru honorer.

Justru yang terjadi saat ini, honor GTT tersebut sejak Juli belum dibayarkan, dengan alasan adanya kendala teknis, yaitu belum terbitnya surat penugasan GTT SMA, SMK, dan SLB.

Segera Bayar

Hal itu menyebabkan terjadinya keterlambatan proses pembayaran honor. “Hal ini juga harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Hadian.

“Adanya perhatian bersama dimaksud, tentu harus disertai dengan tindakan nyata, yaitu menuntaskan keterlambatan, dengan cara segera membayarkan gaji guru tidak tetap atau honorer tersebut,” tegas Hadian.

Pada bahagian lain, Fraksi PKS minta Gubsu supaya bisa memastikan tidak ada korupsi dan kebocoran dalam pelaksanaan anggaran, termasuk dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan umum anggaran seharusnya diprioritaskan kepada visi misi pembangunan daerah dengan spesifikasi penajaman terhadap indikator capaian dan target pembangunan.

Kebijakan umum anggaran harus disinkronkan dengan penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), sehingga visi misi pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD, maksimal pencapaiannya

“Fraksi PKS DPRD Sumut berpendapat, bahwa perubahan PPAS 2021 belum mencerminkan semangat tersebut,” tegas Ahmad Hadian Kardiadinata.

Khusus penanganan Covid, agar aspek pemakaian anggaran difokuskan pada penggunaan yang langsung dirasakan masyarakat, memberikan solusi atas dampak negatif terhadap kesehatan, ekonomi, yang terintegrasi dengan pelayanan dasar dan pelayanan penunjang lainnya.

Fraksi PKS juga menyarankan kepada pemerintah daerah agar melakukan studi/ kajian khusus terhadap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara.

“Kami melihat Pemprovsu memiliki potensi peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan dari sektor pajak daerah,” katanya.

Selanjutnya, Fraksi PKS menekankan di dalam P-APBD perlu dilakukan penguatan UMKM dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat di masa pandemi Covid-19.

Pada bahagian lain, Fraksi PKS minta Gubsu agar mengevaluasi Kepala BPKAD Provsu, yang sekaligus sekretaris TAPD, karena tidak mampu menjalankan arahan Gubsu dan Wagubsu dengan baik.

Selain itu, Fraksi PKS berharap kiranya Gubsu dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan PAPBD TA 2021, khususnya dalam hal pembelanjaannya, agar bisa secara optimal digunakan dalam menyelamatkan rakyat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

“Langkah ini diperlukan, untuk menekan anggaran yang tidak terserap (SiLPA) pada anggaran tahun ini,” kata Kang Hadian, juga dikenal sebagai praktisi pendidikan dan muballigh.(cpb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *