F-PKS DPRD Sumut Dukung Mahasiswa Tolak Permendikbudristek No 30

F-PKS DPRD Sumut Dukung Mahasiswa Tolak Permendikbudristek No 30

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Fraksi PKS DPRD Sumut mendukung sikap mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GMP) Wilayah Sumut, yang menolak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan teknologi atau Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra (foto) dari Fraksi PKS kepada Waspada di Medan, Jumat (26/11), menyikapi aksi demo GMP di depan gedung dewan yang intinya mengajak kepada semua pihak bersama-sama agar turut menolak Permendikbud tersebut.

Menurut Misno, Permendikbudristek itu ada celah moral bagi seks bebas dan perilaku menyimpang LGBT merajalela dalam lingkungan perguruan tinggi.

“Kami Fraksi PKS mendukung upaya pemerintah mencegah kejahatan seksual khususnya di Perguruan Tinggi, namun Permendikbudristek No. 30 ini perlu ditinjau ulang karena berpotensi memiliki celah moral yang bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD 1945, peraturan perundangan-undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” ungkap Misno.

Lebih lanjut, Politisi PKS itu menjelaskan bahwa beberapa pasal dalam Permen 30 seperti dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, f, g, h, l, m menggunakan “persetujuan korban atau consent” sebagai dalih dalam menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kekerasan seksual atau tidak.

“Nah, pada dasarnya persetujuan atau consent tidak bisa menentukan apakah perbuatan tersebut bermoral atau tidak. Seharusnya muatan peraturan ini lebih menekankan pada upaya pencegahan serta penanganan yang tepat oleh pihak kampus, bukan menjadi celah pelegalan zina atau seks bebas, ” sambungnya.

Misno menambahkan bahwa pemerintah harusnya mengubah fokus peraturan pada upaya pencegahan kejahatan seksual, bukan pada istilah kekerasan seksual.

Kedua hal ini terlihat mirip, namun adanya perbedaan definitif antara kekerasan dan kejahatan seksual.

“Sebuah hal yang salah tetaplah salah, ini lah yang seharusnya digunakan dalam Permen No. 30. Kejahatan lebih berpusat pada apakah perbuatan itu immoral atau tidak sedangkan istilah kekerasan lebih menekankan pada persetujuan korban untuk menentukan apakah hal tersebut salah atau tidak, ” pungkasnya. (cpb)

Teks foto

Wakil Ketua DPRD Sumut Misno Adisyah Putra dari Fraksi PKS. Waspada/ist

  • Bagikan
Search and Recover